Jakarta, Apkasi.org. Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Ketua Harian Apkasi Dadang Supriatna menghadiri undangan rapat koordinasi kelompok kerja bidang kerja sama dan peningkatan partisipasi nonpemerintah sebagai tindak lanjut Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI di Ruang Anantara 3, Lt.2, Gedung Menara Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Jakart Pusat, Selasa (30/09/2025).
⠀
Dadang yang juga Bupati Bandung ini, menyampaikan apresiasi atas rakor yang diselenggarakan. Menurutnya Apkasi siap mendukung semua program pemerintah pusat, apalagi Presiden Prabowo sudah mencanangkan pencapaian pertumbuhan nasional hingga 8% yang melibatkan peran pemerintah daerah.
Akselerasi pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional, imbuh Dadang, dikhawatirkan terhambat seiring dengan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) di postur APBN 2026. Menurutnya, banyak daerah-daerah yang kondisi fiskalnya kurang kuat jelas akan berpengaruh dengan adanya pemangkasan TKD tersebut.
[Ketua Harian Apkasi Dadang Supriatna menghadiri undangan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI di Ruang Anantara 3, Lt.2, Gedung Menara Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Jakart Pusat, Selasa (30/09/2025). Foto: Humas Apkasi]
“Terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, pemda bisa memberikan bantuan modal dan pelatihan melalui bansos atau program kegiatan kepada anggota Kopdes Merah Putih yang salurannya bisa disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis yang kini tengah digalakkan, yang jika semua ini bisa berjalan dengan baik maka bisa membawa dampak atas masalah penanganan masalah stunting sekaligus bisa menggerakkan perekonomian di tingkat desa di seluruh tanah air,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Dadang menyatakan komitmen Apkasi dalam mendukung penuh program yang akan digulirkan melalui Kemenko PM, namun ia juga mengusulkan langkah kongkrit agar kementerian terkait, bisa melibatkan peran pemerintah daerah. “Kami menunggu langkah tindaklanjutnya dan kami berharap tidak hanya di tataran rakor saja namun sekaligus implementasinya seperti apa,” ujarnya.
Selain Apkasi tampak hadir perwakilan dari asosiasi pemerintah daerah seperti APPSI dan Apeksi serta dari Kementerian/Lembaga, BUMN, forum CSR, organisasi keagamaan serta lembaga zakat, infaq dan shadoqoh. (*)
