Waropen. Apkasi.org. Bupati Waropen, Drs. F. X. Mote, M. Si, menyoroti bahwa kunci dari kesuksesan musyawarah besar adat dan pembangunan berkelanjutan di daerahnya adalah proses musyawarah yang dilakukan secara berjenjang.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah besar yang direncankaan digelar pada Oktober 2026 mendatang harus didahului dengan pembahasan yang matang di tingkat paling dasar, yaitu di keret (kelompok kekerabatan) dan marga.
“Musyawarah besar ini harus diawali dengan musyawarah di tingkat keret dan kampung,” jelas Bupati Mote. Ia menekankan bahwa musyawarah di tingkat bawah adalah forum vital untuk menyatukan perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan antara marga dan keret.
“Setelah hasil dari tiap kampung mendapatkan titik temu dan selesai, barulah musyawarah besar itu dilaksanakan,” imbuh Bupati Waropen Drs. F. X Mote, belum lama ini.
Menurut Bupati, pendekatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya perdebatan dan konflik di forum yang lebih besar.
“Musyawarah adalah tempat untuk mempersatukan pendapat dan kesepakatan apa yang sudah disepakati di masing-masing marga dan keret. Jadi, bukan saat pelaksanaan musyawarah besar itu baru saling memperdebatkan hak masing-masing kampung, keret, maupun marga,” tegasnya.
Musyawarah berjenjang ini juga diakui Bupati Mote sebagai wadah esensial untuk menyelesaikan masalah internal adat, terutama terkait konflik kepemilikan tanah, air, dan hutan. Masalah-masalah yang selama ini menciptakan perbedaan pendapat, kini dibicarakan dan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat marga.
Dengan melibatkan para pemangku adat dari tingkat bawah, Bupati Mote optimis hak-hak adat dapat terakomodir dan diperhatikan oleh negara secara lebih baik. “Agar kedepan hak-hak adat benar-benar dapat terakomodir dan bisa diperhatikan oleh negara,” pungkasnya. [cenderawasihpos.jawapos.com]
