pembatalan 3.143 Perda

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan […]