Wilayah kepulauan Nias hingga saat ini masih tergolong daerah tertinggal. Pembangunan di Kabupaten Nias masih banyak belum terjamah pemerintah pusat. Akses jalan pun masih terbilang minim, hingga tak heran, ketika Sokhiotulo Laoli memimpin Kabupaten Nias, lebih konsentrasi membangun infrastruktur di desa-desa dengan membuka akses, mulai dari jalan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.
(Sokhiatulo Laoli, kedua dari kiri)
“Ketika saya dipercaya masyarakat untuk memimpin Kabupaten Nias, maka saya konsentrasi membangun infrastruktur di desa-desa dan mendirikan beberapa akses pelayanan masyarakat. Yang tadinya tidak ada Puskesmas, kita buat Puskesmas, juga sarana pendidikan SD, SMP dan SMA, yang tadinya di suatu wilayah tidak ada, maka kita bangun sekolah-sekolah tersebut,” tutur Sokhiatulo memulai perbincangannya dengan majalah Otomindo.
Pria asli Nias terlahir di Turegeo, sebuah desa di Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Sumatera Utara pada 30 September 1958 ini juga gencar mengembangkan infrastruktur dengan membuka akses jalan di desa-desa, untuk memudahkan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf perekonomiannya.
Bagi Sokhiatulo, membuat masyarakat menjadi sejahtera merupakan targetnya sejak awal memimpin Kabupaten Nias, tepatnya ketika memenangkan Pilkada tahun 2011.
Pihaknya juga sudah meminta kepada pemerintah pusat agar Kepulauan Nias dapat dipisahkan dari Provinsi Sumatera Utara dan menjadi provinsi tersendiri. “Sejak tahun 2015 kemarin kami sudah minta kepada pemerintah pusat agar dilakukan pemekaran, dan terpisah dari Sumatera Utara, karena letak kepulauan Nias ini terpisah dan beda pulau, jaraknya terlalu jauh, sehingga tidak efektif, tapi hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat,” papar Sokhiatulo.
Sokhiatulo juga mengemban kepercayaan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadi Wakil Ketua Umum Apkasi. Bagi dia, gebrakan Presiden Jokowi yang kini lebih konsen membangun daerah pedesaan, seirama dengan program-program Apkasi.
“Karena itu Apkasi selalu mendukung program dan kebijakan Presiden. Namun begitu, Apkasi pun juga mengoreksi kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dan bertentangan dengan program kepemimpinan pemerintah di daerah,” jelasnya.
Digulirkannya UU Pemda No.23 tahun 2014, lanjutnya, dirasakan Apkasi sudah tidak sesuai dengan dasar pemerintah daerah, yang sudah diatur dalam UU No.32 tahun 2004.
“Contohnya, dialihkannya kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK dari pemda Kabupaten/Kota ke Provinsi, itu perlu dikoreksi,” kata Sokhiatulo.
Bupati yang mengawali karir politiknya sejak tahun 1999 sebagai kader Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) ini, mengaku salut dan apresiasi dengan kebijakan tersebut. “Meskipun Presiden Jokowi belum pernah bertandang ke Kabupaten Nias ini, namun saya apresiasi dengan gebrakannya yang gencar membangun pedesaan, khususnya di daerah tertinggal,” ungkapnya, seraya mengatakan di Sumatera Utara, kunjungan Presiden Jokowi, hanya sampai pada Danau Toba.
Padahal, kata dia, sector pariwisata Kabupaten Nias tak kalah dengan Danau Toba, bila ada campur tangan dari pemerintah pusat. “Pemerintah pusat sebenarnya bisa menjadikan Nias lebih bagus dari Danau Toba karena ada potensi untuk hal itu sehingga Nias bias menjadi destinasi pariwisata baik nasional maupun internasional,” kata Sokhiatulo.
Drs. Sokhiatulo Laoli MM resmi memimpin Kabupaten Nias sejak 9 Juni 2011 melaui partai Demokrat. Terpilih kembali pada Pilkada serentak akhir 2015 kemarin, Sokhiatulo bersama pasangannya Arosokhi Wawuru, SH, MH bertekad memprioritaskan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, infrastruktur, pemberdayaan tradisi masyarakat Nias, serta beberapa bidang lainnya.
“Saya maju lagi pada Pilkada serentak 2015 kemarin karena setelah bekerja 4 tahun sebagai bupati ternyata banyak hal yang masih harus saya kerjakan di Kabupaten Nias. Dalam 4 tahun ini, memang saya banyak meletakkan dasar pembangunan. Tetapi pembangunan Kabupaten Nias tak mungkin diselesaikan satu periode, saya harus tuntaskan di periode kedua, sehingga dampak pembangunan bisa maksimal dirasakan masyarakat. Memang saat ini pun pesatnya pembangunan sudah jelas dirasakan masyarakat tapi hanya di beberapa bidang,” Sokhiatulo menjelaskan.
Menurut suami dari Tikna Murni ini, banyak potensi yang ada di Kabupaten Nias, tetapi belum jadi komoditas untuk menambah pendapatan masyarakat. “Saat ini sudah kita inventarisir dan akan kita benahi sehingga investor mau masuk. Banyak investor mau masuk, jika kita bangun infrastruktur dan sumber energi,” ujar Sokhiatulo.
Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kabupaten Nias ini juga dikenal sebagai sosok yang organisatoris, lantaran dia aktif di banyak organisasi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pimpinan Prabowo Subianto, Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia, Gabungan Kontraktor Seluruh Indonesia (Gapeksindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias.
Ayah tiga anak, Yorint M. Fangenano Laoli, Viera S Sevenia Laoli dan Bernand G Faatulo Laoli ini menamatkan sarjana ekonominya di STIE Bandung dan S2 di Universitas Widyatama. Mengawali karir politiknya sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) tahun 2001 hingga kemudian bergabung dengan Partai Demokrat sejak partai besutan Susilo Bambang Yudoyono ini didirikan.
Masyarakat memilih Sokhiatulo Laoli karena kerja kerasnya selama ini. Sokhiatulo mampu memberikan visi-misi yang baik untuk membangun Nias. Bahkan ia kerap membantu beragam even kemasyarakatan di Kabupaten Nias.
Sokhiatulo juga mengajak masyarakat bergandeng tangan membangun Kabupaten Nias. “Sebab Nias tak bisa dibangun satu orang atau pemerintah saja. Harus bersama rakyat,” demikian kata Sokhiatulo. (*/narasi by henigun/majalah otomindo)
