Bogor, Apkasi.org. Investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia, untuk itu diperlukan strategi jitu dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi di tanah air. Demikian arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM di hadapan Bupati pada Penutupan Rakernas XIV Apkasi 2022, di Bogor, (18/06/2022)
Dalam arahannya, Bahlil menyatakan bahwa dalam rangka mencapai target investasi sebesar Rp.1.200 triliun di tahun 2022, ia telah menyiapkan strategi khusus yang tentunya perlu dibantu oleh para kepala daerah. Strategi yang dimaksud adalah dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor secara end-to-end. Angka ini naik sebesar 33,3% dibandingkan dengan capaian target investasi pada 2021 sebesar Rp.900 triliun. Target Rp.1.200 triliun tersebut, ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% di tahun 2022.
“Kami punya target realisasi di RPJM 2021, di 2021 di dalam RPJM itu Rp.856 triliun, Bapak Presiden menargetkan Rp.900 triliun. Alhamdulillah tercapai. Sedangkan target untuk tahun 2022 ini di RPJM adalah Rp. 968 triliun. Namun Presiden meminta saya untuk mencapai Rp.1.200 triliun. Menurut beliau, ini merupakan salah satu syarat, bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5 persen,” kata Bahlil bersemangat.
“Memang ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik kurang lebih sekitar 20 sampai 33 persen dan ini harus dilakukan kerja yang luar biasa masif. Tapi saya punya keyakinan dengan pengalaman 2021, dan target 2022 dengan 1 kombinasi sektor-sektor hilirisasi, maka insya Allah akan tercapai,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta rakernas.
Bahlil juga mengatakan, untuk dapat mengejar target investasi tahun depan, Presiden berpesan agar investasi ini dijadikan sebagai instrumen menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah di tanah air. Ia berujar, “Jangan kegiatan investasi ini hanya terfokus di satu pulau saja.”
Untuk menyiasati penyebaran investasi agar merata di seluruh wilayah tanah air, Bahlil menyiapkan strategi khusus diantaranya dengan mengawal 600 hingga 700 perusahaan yang akan berinvestasi di 34 provinsi.
Menurut Bahlil, setidaknya ia telah menyiapkan lima langkah sebagai strategi untuk mencapai target investasi tersebut. Pertama, meyakinkan para investor bahwa seluruh wilayah di Indonesia ramah terhadap investasi. Kedua, membantu pelayanan perizinan yang tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) secara online. Ketiga, membantu financial closing. Keempat, memberikan layanan end-to-end kepada investor sampai realisasi investasi. Dan yang kelima adalah membantu investor sampai tahap produksi.
“Jadi, kita akan bantu juga, negara akan hadir untuk membantu proses financial closing kalau itu dibutuhkan. Lalu, kita bantu lagi sampai dengan eksekusi konstruksi di lapangan kalau ada yang ganggu tanahnya nggak jelas, ada persoalan apa gitu kita bantu sampai dia berproduksi secara end-to-end,” urainya seraya menyatakan untuk keberhasilan strategi ini, perlu dukungan dari para bupati dan segenap jajaran pejabat di daerah.
Bahlil optimis target realisasi investasi Rp.1.200 triliun tahun depan bisa tercapai. Menurutnya, untuk menggenjot target investasi tersebut perlu dilakukan transformasi ekonomi serta memetakan wilayah yang berpotensi mendongkrak investasi.
Apalagi saat ini, pihaknya sudah mengawal ratusan perusahaan yang telah menyatakan minat investasinya di 2022. Ditambah lagi, kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah sudah lebih baik dalam melayani investor yang akan menanamkan modal dibandingkan sebelumnya.
Baginya, DPMPTSP daerah sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya setelah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahlil pun meminta Menteri Keuangan agar DAK bisa ditambah lagi. Tahun ini DAK bagi DPMPTSP mencapai Rp.260 triliun. Angka ini telah meningkat sebanyak Rp.33 triliun dari tahun sebelumnya.
“Waktu saya masuk pertama di pemerintah, investasi kita yang mangkrak Rp.708 triliun. Ini yang sudah masuk tapi tidak terselesaikan karena tiga masalah,” kata Bahlil yakni, terdapat aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta masih adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga dan persoalan tanah. Namun, adapula hal-hal non teknis yang juga menghambat realisasi investasi di Indonesia. Bahkan ia mengatakan, persoalan ini tidak bisa dideteksi namun pada kenyataannya ada dan membuat investasi sulit terealisasi.
“Persoalan-persoalan yang tidak bisa dideteksi secara rasionalitas, teoritis, ekonomi tapi faktanya ada. Dalam bahasa saya yaitu seperti hantu. Dapat dirasakan tapi enggak bisa dipegang,” ungkapnya sambil berharap dukungan dari para kepala daerah untuk bisa mengatasi permasalahan di sektor investasi tersebut. (*)
