Sulsel Jadi Provinsi Pertama Implementasikan SAPA yang Terintegrasi dengan Sistem Kemendagri

Kemajuan teknologi memang sudah seharusnya memberikan kemudahan di berbagai bidang. Langkah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel yang meluncurkan Sarana Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat (SAPA) pun patut diacungi jempol. Peluncuran Program SAPA ini bersamaan dengan acara workshop Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Pelaporan Kemandagri, di Makassar, Senin (3/10/16).

sippd-dan-pengembangan-sistem-pelaporan-kemendagri

(Sumber: Fajar. Tampak Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, membuka workshop pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau (SIPPD) dan Sistem Pelaporan Kemandagri, didampingi Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman dan Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Nelson Simanjuntak di Makassar, Senin (3/10/16).

Menurut Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, SAPA yang mulai diterapkan di Sulsel merupakan program yang akan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah kedepan. Melalui program ini bisa lahir rekomendasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun sistem monitoring pembangunan berkelanjutan, karena terpantau langsung oleh masyarakat. “Sistem monitoring ini akan memanfaatkan teknologi sebagai alat pemantau pembangunan.

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan,” jelas Agus. Mantan Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, kegiatan yang digelar tersebut sangat penting untuk kelangsungan pembangunan, khususnya dalam sistem perencanaan pembangunan, agar tingkat partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi.

Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri RI, Nelson Simanjuntak mengungkapkan, Sulsel menjadi provinsi pertama yang menerapkan SAPA untuk digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sarana pengaduan dan penyampaian aspirasi yang akan diintegritaskan dengan sistem di Kemendagri. Ke depan, aplikasi ini akan dikembangkan di pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya pada sektor pengaduan publik. “Sistem yang kami terapkan dalam program ini untuk mendukung keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kinerja pelayanan pengaduan masyarakat,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan SAPA, kata Nelson, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis pasca-peluncuran dan pelaksanaan Musrenbang online. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi aplikasi SAPA dan sistem Musrenbang online kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dituntut membekali para pengelola dan aparatur untuk mendayagunakan aplikasi dan sistem tersebut.

Termasuk mempercepat pelayanan terhadap pengaduan dan aspirasi dari masyarakat. Misalnya, dengan merespon setiap pengaduan dan aspirasi yang diterima, serta menyinergikan aplikasi SAPA dan sistem Musrenbang online. Sehingga pembangunan di daerah lebih berkeadilan, lebih tepat dan sesuai kebutuhan. “Kita tidak ingin kembali ke pola lama, sekarang semua harus serba cepat dan tepat.

Sekali klik semua bisa terjangkau. Jika ada warga yang mengadu, pada detik yang sama bisa langsung diterima dan dijawab aduan dan keluhannya,” katanya. Karena itu, Nelson berharap masyarakat bisa lebih aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, yakni membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya,” terangnya. (*)

About Humas 544 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org