Jakarta, Apkasi.org. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sukses menggelar pameran Apkasi Procurement Network (APN) 2022 dan mengirimkan pesan mendukung kampanye gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) khususnya dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Hal ini disampaikan Korwil Apkasi Jambi, Adirozal saat menutup APN 2022 di Hall A1, JIEXPO Kemayoran Jakarta, Jumat (26/08/2022).
[Korwil Apkasi Jambi, Adirozal (Bupati Kerinci). Foto: Humas Apkasi]
Adirozal mengatakan bahwa melalui gelaran APN 2022, Apkasi memberikan ruang komunikasi dan interaksi pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran dengan para penyedia barang dan jasa. Hal ini, imbuhnya, sangat bermanfaat dalam proses PBJ di lingkungan pemerintah daerah.
“Event ini insya Allah akan kami jadikan agenda rutin untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota untuk berdialog maupun berkonsultasi dengan kementerian/lembaga serta penyedia barang dan jasa sehinggaj proses PBJ Pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” kata Bupati Kerinci yang mewakili Dewan Pengurus Apkasi.
Pameran APN 2022 sendiri telah dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, 2 hari sebelumnya dan Mendagri mengapresiasi langkah Apkasi menyelenggarakan APN 2022 dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya mengapresiasi Apkasi yang konsisten membuat program nyata yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Saya juga mengapresiasi LKPP yang telah menghadirk platform e-Katalog dan Toko Daring sehingga dapat meminimalisir tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Mendagri kala memberikan sambutan pembukaan APN 2022.
Terkait dengan arahan Mendagri agar minimal 40% dari belanja barang/jasa pemerintah daerah menyasar pada produk dalam negeri, Adirozal menegaskan Apkasi sangat mendukung penuh. “Apalagi sesuai dengan Instruksi Presiden yang telah mencanangkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, arahan Mendagri sangat relevan bagi upaya pemulihan ekonomi di daerah dengan tujuan mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang melibatkan UMKM, Koperasi dan pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital melalui pembentukan e-Katalog Lokal,” katanya.
Adirozal pun mengatakan, Apkasi akan mendorong 416 pemerintah kabupaten selaku anggotanya untuk segera merealisasikan pembentukan e-Katalog Lokal di masing-masing daerah.
“Kami menghimbau anggota Apkasi segera tanggap dengan pembentukan e-Katalog Lokal ini dan bagi yang sudah memilikinya untuk dapat mengoptimalkan belanja anggarannya melalui platform tersebut,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana APN 2022, Sarman Simanjorang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta pameran yang berasal dari perusahaan penyedia barang/jasa, para pengunjung dari pemkab, kementerian/lembaga serta para narasumber forum-forum dialog yang sangat memberikan tambahan wawasan terkait dengan PBJ Pemerintah.
[Ketua Pelaksana APN 2022, Sarman Simanjorang (Direktur Eksekutif Apkasi). Foto: Humas Apkasi]
“Perlu kami tekankan seluruh proses kegiatan APN 2022 dari pra event, kegiatan eksibisi pameran, rangkaian forum-forum dialog hingga post event dijalankan dengan prinsip menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan nyaman,” imbuh Sarman yang juga Direktur Eksekutif Apkasi ini.
Secara umum, Sarman mengatakan, kegiatan pameran pengadaan barang/jasa pemerintah terbesar di Indonesia yang tahun ini mengangkat tema, “Bangga Mengunakan Produk Dalam Negeri, Menjadikan UMK Tangguh, Ekonomi Pulih, Daerah Sejahtera dan Indonesia Maju” ini, memiliki dua kegiatan besar.
Pertama, kegiatan expo atau pameran itu sendiri, di mana peserta pameran merupakan pihak penyedia barang/jasa yang telah terdaftar di e-Katalog LKPP. “Untuk tahun ini, Expo APN diikuti oleh 32 perusahaan penyedia barang/jasa pemerintah dari berbagai sektor, seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, bidang pertanian dan bidang lainnya. Seluruh peserta tersebut menempati 60 stan yang telah disediakan oleh panitia,” kata Sarman.
Kedua, imbuh Sarman adalah kegiatan forum dialog yang menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai instansi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti dari LKPP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, BPK, BPKP dan dari Pemprov DKI Jakarta.
Selama tiga hari kegiatan ini berlangsung, digelar 5 forum yang mengangkat tema-tema menarik dan aktual yang terkait permasalahan PBJ Pemerintah. Misalnya saja, setelah Opening Ceremony digelar dua forum dialog yang masing-masing mengusung tema “Implementasi kebijakan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 1 Tahun 2022 antara Kementerian Dalam Negeri dan LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah” dengan narasumber dari Kemendagri dan LKPP, dan forum dialog kedua mengangkat topik “Digitalisasi Pengadaan dalam Pengembangan e-Marketplace Pengadaan Barang/jasa Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional” dengan menghadirkan Kementerian Koperasi dan UKM dan Pelaku Bisnis Marketplace sebagai narasumbernya.
Di hari kedua kegiatan Expo APN, kembali digelar dua sesi forum dialog. Sesi pertama topik yang diangkat tentang “Tahapan Perencanaan, Persiapan Pembentukan dan Pengelolaan e-Katalog Lokal oleh UKPBJ Daerah” dengan narasumber dari LKPP. Lantas di sesi keduanya membahas 3 topik sekaligus; “Benchmark Cerita Sukses e-Katalog Lokal Pemprov DKI Jakarta”; “Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” dengan narasumber dari Kementerian Perindustrian; dan “Mitigasi Resiko Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” dengan narasumber dari BPK.
Sementara di hari ketiga, satu lagi forum dialog mengangkat topik “Peran Pengawasan BPKP dalam Mengaudit Belanja Barang/Jasa Pemerintah melalui UMK-Koperasi untuk Tercapainya 40% Alokasi Anggaran Belanja Daerah serta Implikasi Hukumnya” dengan narasumber dari BPKP.
Sarman juga mengatakan, sesuai dengan target yang disasar, pengunjung yang hadir di expo maupun peserta forum dialog, adalah para pejabat dari pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten selaku anggota Apkasi. Mereka terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ), Pejabat Pengadaan, LPSE, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dinas Infokom, Dinas PUPR dan Dinas terkait lainnya.
“Selama pameran berlangsung, kami memperkirakan pengunjung pameran sekaligus peserta forum dialog APN tahun 2022 ini, mencapai 700 orang. Jumlah ini memang tidak sebanyak kegiatan pameran lain yang bersifat umum. Panitia memang tidak membuka pameran ini untuk masyarakat umum sehingga pengunjung yang datang pun hanya terbatas pada para pejabat dan pengguna atau pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain dari unsur pemeritah kabupaten, APN 2022 juga dihadiri oleh pengunjung dari lembaga kementerian, BUMN dan BUMD,” jelas Sarman lagi. (*)
