Atas maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sistem agar kasus sejenis bisa ditekan. Dia pun meminta kepala daerah bisa fokus dan bekerja sebaik-baiknya.
(Tampak suasana pada kegiatan pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia, Istana Negara, Selasa (24/10/17). Foto: Twitter @KemensetnegRI)
“Enggak perlu takut kalau kita enggak ngapa-ngapain, enggak perlu takut. Jadi, akan keluar perpres nanti untuk membangun sistem,” kata Jokowi dalam pengarahannya kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/17).
Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden guna membangun e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Bila sistem itu berjalan, dia yakin OTT yang bisa dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkurang. Jokowi berujar, “Jadi, akan keluar perpres (peraturan presiden) nanti untuk membangun sistem. Kita akan membangun baik e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT-OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT.”
(Tampak suasana pada kegiatan pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia, Istana Negara, Selasa (24/10/17). Foto: Twitter @KemensetnegRI)
Namun, Kepala Negara menitipkan agar para kepala daerah tetap berhati-hati dalam menjalankan amanah. Mereka tidak boleh main-main dengan masalah uang, apalagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Saya titip hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantunya hanya membangun sistem,” kata Jokowi mengingatkan.
(Tampak suasana pada kegiatan pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia, Istana Negara, Selasa (24/10/17). Foto: Twitter @KemensetnegRI)
Presiden Jokowi menambahkan, kepala daerah harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam mengegolkan rencana anggaran di DPRD. Menurutnya, sering kali muncul praktik negosiasi yang berujung pada tindak pidana korupsi (tipikor). “DPRD-nya, komisi ini diberi sekian miliar rupiah, komisi ini diberi sekian miliar rupiah. Kan rebutan seperti ini. Ya itu tugas Saudara-Saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan, artinya Ibu-Bapak Saudara sekalian enggak kuat. Enggak strong,” ujar Jokowi.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh hadirin. Presiden Jokowi optimistis para kepala daerah bisa menghindari kong-kalikong dengan DPRD. Kuncinya ialah ada niat baik untuk memajukan daerah masing-masing. “Bisalah. Saya yakinnya bisa. Asal niat kita baik,” kata Jokowi memberi semangat. (*)
