MoU dengan Industri Perbankan, Mendagri Tjahjo Kumolo Jamin Pemerintah Siap Bangun Sistem Data Akurat

Melalui sistem data penduduk yang lengkap, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa seluruh perbankan, termasuk asuransi, bursa efek, lembaga/kementerian, imigrasi, kepolisian, pajak harus bekerjasama dengan pihak Kemdagri. Hal ini disampaikan Mendagri saat penandatangan perjanjian kerja samaPemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)di Jakarta, Selasa (20/9).

mendagri

(Sumber: Liputan6)

Mendagri mengatakan kerjasama dengan Kemdagri bakal memudahkan pihak perbankan. “Ada jaminan keakurasian data penduduk, karena kan berhubungan dengan kredit, tabungan dan sebagainya. Kalau semua lembaga keuangan kerjasama dengan baik, saya yakin ini mengurangi orang yang ingin berbuat tidak baik, memanipulasi data. Pemerintah punya tanggung jawab beri jaminan kepada pihak swasta untuk bangun sistem data akurat,” jelas Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, surat agar lembaga perbankan dan BPJS memanfaatkan alat pembaca (card reader) e-KTP telah dikirimkan. “Pak Mendagri sudah kirim surat untuk penggunaan card reader. Tahun ini semua mulai gunakan card reader,” kata Zudan.

Lebih lanjut Zudan menambahkan, penyediaan card reader nantinya disiapkan tujuh lembaga yang mendapat lisensi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Kemdagri. “Nanti disiapkan 8.000 card reader ke lembaga pengguna,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam laporannya pada acara MoU, Zudan mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan 96 lembaga pemerintah dan non pemerintah. “Penandatanganan kali ini yang ke-96. Insya Allah Oktober minggu ketiga akan dilakukan penandatanganan 101 peserta besar di bawah KSEI,” katanya sambil menambahkan, pemerintah memang menargetkan adanya data tunggal kependudukan.

Sebab, saat ini masih ada jutaan penduduk yang miliki NIK lebih dari satu. “Bukan hanya double, tapi triple (tiga data). Jadi, satu penduduk hanya boleh miliki satu e-KTP dan sifatnya nasional,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Thayib yang mewakili pihak perbankan mengatakan, penandatanganan kali ini, bukanlah akhir dari segalanya. “Tapi awal bersama untuk melanjutkan sinergi di bidang lain, untuk kemajuan bangsa dan negara, menuju Indonesia lebih baik,” katanya. (*)

About Humas 544 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org