Dalam mendukung visi dan misi pembangunan Presiden Jokowi melalui program Nawacita, terutama dalam bidang kemaritiman, baik terkait pembangunan di sektor wisata kemaritiman, infrastruktur, ekonomi dan hal penting lainnya maka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh lndonesia (Apkasi) melaksanakan dialog dan silaturahmi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jend TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan. Acara yang dikemas dalam program Apkasi Ministrial Forum ini berlangsung di Ballroom, Kantor Sekretariat Apkasi di Jakarta, (14/12).
(Keterangan Foto: Wakil Ketua Umum Apkasi, Emil E. Dardak (Bupati Trenggalek), Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu), Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan, Prof Ryaas Rasyid (Penasehat Khusus Apkasi), Isran Noor (Ketua Dewan Pembina Apkasi. Foto: Humas Apkasi)
Dalam kesempatan memberikan sambutan, Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu) menjelaskan bahwa Apkasi sebagai wadah komunikasi dan tukar pengalaman di antara pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, juga memiliki peran fungsi sebagai mediator dan fasilitator yang menyampaikan isu-isu penting dan strategis di tingkat baik kabupaten, provinsi maupun pusat dan melalui peran fungsi inilah Apkasi seringkali menyelenggarakan kegiatan dialog maupun diskusi yang melibatkan instansi terkait baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. “Sektor yang menjadi koordinasi kemaritiman koordinator seperti perhubungan, SDM, pariwisata dan kelautan merupakan sektor yang strategis yang mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah, dan kehadiran bapak Menko menjadi penting untuk kami tergerak melakukan inovasi-inovasi yang berujung pada peningkatan perekenomian di daerah dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,” kata Mardani.
Mardani juga sekilas memberikan informasi terkait kendala di lapangan. “Sesuai dengan pemahaman tatanan otonomi daerah yang kini mulai diterapkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit menghambat beragam inovasi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan bupati di daerah karena sejak diundangkan hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan maupun PP yang mengaturnya. Untuk itulah kami mohon arahan dari bapak menteri agar teman-teman bupati ini tidak galau dalam menkjalankan tugasnya,” pinta Mardani.
Selaku pembicara tunggal dan inti dari kegiatan “Apkasi Ministrial Forum”, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan memberikan paparan mengenai “Strategi Pembangunan Indonesia untuk Pertumbuhan, Pemerataan dan Sektor Maritim.” Luhut mengajak kepada para bupati untuk memahami kondisi global terutama dengan tantangan internal dan eksternal. Sebagai tantangan eksternal yang pertama adalah perlunya kewaspadaan akan dampak dari Krisis Timur Tengah dan Penyebaran Ajaran Radikal. “Dari Timur Tengah inilah dampak menjalar ke mana-mana dan kita tidak tahu pasti kapan semua ini akan berakhir. Saya ingin mengajak kepada para bupati, bahwa Anda asat ini menjadi ujung tombak dari negeri ini, karena kalau terjadi kekacauan maka yang menjadi korban terdampak terbesarnya adalah masyarakat kita di daerah masing-masing,” kata Luhut sambil menambahkan ancaman lain berupa fenomena ‘lone wolves’.
Tantangan eksternal kedua, imbuh Luhut adalah belum membaiknya perekonomian global, dan di tengah menurunnya ekonomi dunia ini, kita masih beruntung karena Indonesia masih memiliki trend pertumbuhan yang positif. Tantangan eksternal ketiga adalah ketidakpastian karena terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump di mana di awal-awal tampil di depan publik Presiden Trump mengeluarkan pernyataan kontrovesi mengenail ‘trade war’ dengan China, Jepang dan Meksiko.
Selain tantangan eksternal, Luhut juga memaparkan tantangan internal, di mana Indonesia adalah negara kepulauan, multi etnis, multi agama, dan multi bahasa. Di satu sisi, Indonesia memiliki aset 17.500 pulau dengan total panjang garis pantai 54.000 km, lebih dari 300 etnis group dengan 700 bahasa, 220 juta penduduk muslim, terbesar di dunia, namun pada beberapa wilayah agama Kristen/katolik dan hindu adalah mayoritas. “Ini semua harus kita rawat bersama seiring dengan adanya tantangan internal lainnya berupa kesenjangan pendapatan yang ini akan diurai melalui program dana desa. Komitmen dana dari pusat untuk desa yang masing-masing mencapai Rp 1,2 miliar per desa, kini mulai terlihat bagus dampaknya. Hal ini menyambung dengan tantangan internal lainnya berupa pembangunan yang masih belum merata dimana harus diakui masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatra. Pulau Jawa dan Sumatra ini memberikan kontribusi 81,24%, dimana untuk solusi pemerataan ini mulai tahun depan Presiden menekankan bahwa dana transfer ke daerah harus lebih besar lagi, dan ini merupakan signal bahwa arah pembangunan akan lebih diserahkan kepada para bupati untuk lebih berperan aktif,” kata Luhut.
Hal lain yang mendapat sorotan dari Luhut adalah masalah tantangan internal berupa mayoritas penduduk berusia muda dan bonus demografi. “Ini merupakan aset yang sangat luar biasa berharga di masa mendatang, dan ini harus diimbangi dengan program pendidikan, kita kirim SDM-SDM daerah untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi, sehingga tantangan internal lainnya berupa gap human development index tidak makin melebar, khususnya hanya terpusat di Jawa saja yang makin bagus, tapi daerah lain juga haru bisa mengejar ketertinggalannya. Kemudian, dari sisi pencapaian stabilitas ekonomi, di tengah situasi global, Indonesia masih beruntung dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang stabil.
Luhut juga memaparkan, strategi pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan, dimana dalam hal pertumbuhan bisa melalui upaya-upaya, peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan dan birokrasi, penurunan biaya logistik, serta peningkatan produktivitas. Sedangkan dalam hal pemerataan melalui ikhtiar fokus pembangunan tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa, peningkatan kualitas SDM antara lain dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis, serta jaminan sosial untuk masyarakat miskin.
Dalam pengembangan sektor maritim dan konektivitas, Luhut memaparkan bahwa perdagangan dunia sebanyak 75% berada di kawasan Asia Pasifik, yang 75% menggunakan moda transportasi laut. “Hal ini tentu sejalan dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki sangat melimpah, namun tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Di sinilah perlunya peningkatan kapasitas pelabuhan. Dengan pendalaman draft pelabuhan, maka kapal-kapal kapasitas besar akan mampu bersandar, sehingga economic of scale dapat dicapai untuk menurunkan biaya, serta dengan skala ekonomi yang besar maka konektivitas antar kawasan dapat ditingkatkan.
(Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming memberikan cindera mata kepada Menko Maritim Luhut Pandjaitan usai memberikan pengarahan dalam Apkasi Ministrial Forum di Kantor Sekretariat Apkasi, Jakarta, (14/12). Foto: Humas Apkasi)
Hal penting lainnya yang ditekankan Luhut adalah hubungan Indonesia-Tiongkok yang ramai diberitakan, namun faktanya tidak sesuai. Luhut lantas memberikan data bahwa estimasi 3 besar negara asal TKA adalah sebagai berikut: China (14-16 ribu), Jepang (10-12 ribu), dan Korsel (7-9 ribu). Kondisi ini jika dibandingkan dengan penempatan TKI di luar negeri, jumlahnya tidak imbang. Total penempatan TKI Periode 2010-2015 mencapai 3,156,245 orang. Justru isu penduduk China yang melakukan 127.9 juta perjalanan internasional pada tahun 2015, dengan pengeluaran sebesar $ 2,285/trip atau setara dengan US$ 292 miliar, patut disimak sebagai peluang. Sayangnya Indonesia belum masuk daftar dari 10 Top Tujuan Wisata China, yang masing-masing: 1) Korea Selatan, 2) Taiwan, 3) Jepang, 4) Hong Kong, 5) Thailand, 6) Perancis, 7) Italia, 8) Swiss, 9) Makau, dan 10) Jerman. (*)
