Persoalan penundaan pembayaran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah memang sempat menjadi isu hangat beberapa bulan terakhir. Ini pula yang menjadi bahasan menarik dalam Apkasi Ministerial Forum, dialog interaktif bupati dengan Menkeu Sri Mulyani yang berlangsung di Kantor Sekretariat Apkasi, di Sahid Sudirman Center, Lt. 21, Jakarta, Selasa (27/9/16).
(Menkeu Sri Mulyani disambut para pengurus Apkasi di Gedung Sahid Sudirman Center, Selasa (27/9) Foto: Humas Apkasi.
Kehadiran Menkeu Sri Mulyani pun disambut antusias oleh para bupati dari berbagai daerah di Indonesia yang berkesempatan hadir dalam Apkasi Ministerial Forum. Di tengah kesibukan Menkeu yang juga ada agenda rapat terbatas di Istana Negara, Sri Mulyani berkomitmen untuk mendengarkan suara-suara dari para bupati terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Sri Mulyani pun memberikan penjelasan kenapa kebijakan penundaan anggaran daerah ini harus dilakukan. “Bapak dan Ibu Bupati berhak tahu informasi ini, apa latar belakangnya dengan harapan bisa memahaminya,” tutur Sri Mulyani.
Atas dampak kebijakan ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah pusat akan berkomitmen membayarkan anggaran yang sempat tertunda ini. “Insya Allah bulan Desember 2016 ini akan kita lakukan pembayaran untuk sebagian daerah, dan sisanya akan dituntaskan pada bulan Januari 2017. Ini artinya kami akan memprioritaskan setiap rupiah yang menjadi pendapatan negara untuk dibayarkan ke daerah,” ucap Sri Mulyani.
(Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu), sebelah kiri didampingi Sekjen Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), paling kanan, memberikan cindera mata kepada Menkeu Sri Mulyani usai memberikan presentasi dalam acara Apkasi Ministerial Forum, di Kantor Sekretariat Apkasi, Jakarta, Selasa (27/9). Foto: Humas Apkasi.
Di akhir acara, Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu) didampingi Sekjen Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) menyerahlan cindera mata kepada Sri Mulyani yang kemudian langsung melanjutkan lagi rapat terbatas di Istana Negara. (*)
