Mendagri Tjahjo Kumolo Angkat Jempol untuk Kabupaten Badung, Rohul dan Kukar yang Miliki Anggaran Pembangunan Di Atas 70%

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memuji tiga kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia. Ketiganya adalah Badung (Bali), Rokan Hulu (Riau), dan Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur).

Mendagri di Rapat DPOD

(Berita: RiauPos. Foto: Humas Apkasi)

Dengan PAD yang besar, lanjut mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu, maka ketiga daerah itu mampu mengalokasikan anggaran belanja lebih besar untuk pembangunan. Untuk Rohul misalnya, PAD mereka mencapai Rp82, 602 miliar dari Rp97 miliar yang ditargetkan pada 2015.

“PAD yang paling besar itu Badung, Rohul dan Kukar. Ketiga daerah ini yang terbesar sehingga anggaran pembangunannya bisa di atas 70 persen,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo usai menghadiri Rapat DPOD di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/6).

Sebaliknya, Tjahjo mengungkapkan bahwa Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tercatat sebagai daerah pengguna tertinggi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk belanja pegawai.

“Yang terbesar itu Karanganyar, hingga 73 persen untuk belanja pegawai,” ungkap Tjahjo, sembari menyebut masih ada 293 kabupaten/kota lain yang 50-73 persen APBD-nya habis untuk belanja pegawai.

Karena itu Kemendagri akan terus memacu daerah-daerah itu, sehingga nantinya belanja pegawai tidak lebih besar dari alokasi belanja bagi pembangunan.

“Kalau sekarang sebenarnya sudah lebih baik, yang kemarin waktu 2014-2015 itu ada yang sampai 83 persen APBD-nya untuk belanja pegawai,” jelasnya.

Tjahjo mengakui, tahun ini anggaran bagi daerah lewat APBD memang berkurang Rp10 triliun dari tahun sebelumnya. Namun belanja daerah yang dialokasikan lewat kementerian/lembaga meningkat. Jumlahnya mencapai Rp770 triliun. Harapannya, pembangunan bisa lebih baik.

Pada kesempatan itu, mantan Anggota Komisi I DPR tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah sudah memutuskan penambahan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar 5 persen untuk daerah kepulauan.

Beberapa daerah yang dia ingat antara lain Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Daerah-daerah ini dinilai membutuhkan anggaran lebih besar karena geografisnya lebih sulit dijangkau.

“Tadi dalam rapat dengan Wakil Presiden sudah diputuskan. Jadi memperhatikan luas wilayah laut dan darat. Kemudian kerumitan geografis. Kan beda antarpulaunya,” ujar Tjahjo, sembari menambahkan, selain letak geografis, tambahan DAU juga diberikan atas pertimbangan jumlah penduduk dan peta kemiskinan yang ada.

Rapat DPOD

Sebelumnya seperti diketahui di Istana Wapres, Jakarta, pada Jumat (3/6) telah diselenggarakan rapat sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wapres RI Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo tampak dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala daerah. Apkasi selaku salah atu anggota DPOD diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M. Agr (Bupati Bantaeng) dan Wakil Ketua Umum, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM(Bupati Nias).

waketum1

(Foto: Humas Apkasi. Tampak Waketum Apkasi, Sokhiatulo Laoli, di belakang Wapres Jusuf Kalla usai rapat sidang DPOD)

Apkasi di DPOD

(Foto: Humas Apkasi. Tampak Waketum Apkasi, Sokhiatulo Laoli, berjalan beriringan dengan Mendagri Thahjo Kumolo usai rapat sidang DPOD)

DPOD sendiri memiliki susunan keanggotaannya antara lain: Wapres RI Jusuf Kalla sebagai Ketua, Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Sekretaris dan para menteri dan kepala daerah sebagai anggotannya. Lembaga ini dinilai punya peranan penting dan strategis terkait penyelenggaraan otonomi dan pemerintah daerah.

“Mengingat peranan itu, DPOD diharap mampu memberikan pedoman dalam menyusun agenda DPOD ke depan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Lembaga DPOD diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, Bab XXIII terkait peraturan DPOD Pasal 396. Tuganya adalah penataan daerah, mengatur pendanaan penyelenggaraan otonomi khusus, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta penyelesaian perselisihan penyelenggaraan pemerintah daerah, atau dengan pemerintah pusat.

Begitu juga menurut Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 tentang DPOD, lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Sejalan dengan hal tersebut DPOD perlu meningkatkan kapasitas untuk merespon isu implementasi otonomi daerah. (*)

About Humas 544 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org