Dengan segala kendala yang ada di lapangan, progres perekaman data kependudukan nasiona kini menyisakan angka 4,7% data jumlah data penduduk nasional. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun meminta penduduk pro aktif. “Bagi penduduk yang ada di daerah terpencil, memang pemerintah daerah sudah melakukan jemput bola. Aman tetapi di kota besar seperti Jakarta, harusnya masyarakat lebih proaktif merekam data kependudukan,” katanya, Rabu (9/11/2016).
(Sumber: Bisnis. Foto: JabarProv)
Mendagri Tjahjo Kumolo, menuturkan Kementerian Dalam Negeri menargetkan dapat menyelesaikan perekaman data kependudukan untuk e-KTP pada pertengahan 2017. Pasalnya, data kependudukan itu akan menjadi dasar penetapan daftar pemilih tetap dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, masyarakat juga harus segera melaporkan perubahan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Perekaman data kependudukan untuk memastikan apakah masih berdomisili di tempat yang sama, apakah statusnya masih sama, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia,” ujarnya. Saat ini, lanjut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri fokus menyelesaikan perekaman data kependudukan di 101 daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Targetnya, dalam dua bulan ke depan perekaman data kependudukan di 101 daerah itu selesai. (*)
