Surabaya, Apkasi.org. Hampir dua tahun pandemic Covid-19 memang membuat pemerintah kabupaten harus berpikir keras untuk tetap menjaga keseimbangan antara isu kesehatan masyarakat dan roda perekonomian. Saat ini di tengah kondisi pandemic Covid-19 yang mulai terkendali, upaya pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas kegiatan bagi setiap daerah dengan semangat kerja sama antar daerah. Semangat inilah yang dibawa oleh Apkasi dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Korwil Apkasi Wilayah Jawa Timur, yang berlangsung di Surabaya, Rabu-Kamis (1-2/11/2021).
Di hari kedua, raker dilaksanakan dalam bentuk seminar menghadirkan narasumber Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Dr. Prabawa Eka Soesanta membahas “Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kerja Sama Daerah serta Best Practice Pengelolaan Kerja Sama Daerah” dan kedua membahas “Urgensi Kerja Sama Daerah di Era Otonomi” dengan narasumber Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Saydiman yang dimoderatori Thoriqul Haq (Bupati Lumajang) serta didampingi Korwil Apkasi Wilayah Jawa Timur Hendy Siswanto (Bupati Jember) dan Sekretaris Jenderal Apkasi Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa). Tema yang diangkat adalah dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai optimalisasi kerja sama antar anggota di Korwil Apkasi Wilayah Jawa Timur serta membahas permasalahan implementasi pelaksanaan otonomi di daerah.
[Korwil Apkasi Wilayah Jawa Timur Hendy Siswanto (Bupati Jember). Foto: Zoom Diskominfo Jember]
Di akhir acara, Korwil Apkasi Wilayah Jawa Timur Hendy Siswanto melaporkan hasil raker diantaranya rapat berlangsung selama dua hari dari tanggal 1-2 Desember 2021 dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dihadiri Ketua Umum Apkasi, Sekretaris Jenderal Apkasi, Bendahara Umum Apkasi serta para bupati se-Jawa Timur. Hendy menekankan, pertama, bahwa potensi daerah antar anggota di Korwil Jawa Timur harus bisa dikerjasamakan dengan baik. “Hal kedua kewenangan masalah hutan harus terus dikomunikasi antara pemerintah daerah dengan Perhutani guna mendapatkan titik temu bagaimana hutan dapat mensejahterakan masyarakat. Ketiga, UMKM merupakan sektor pendorong perekonomian daerah, namun masih terkendala dalam mendapatkan akses pasar, sementara pemkab terhambat pada masalah aplikasi SIPD yang tidak dapat mengakomodir bantuan kepada pelaku UMKM,” ujar Bupati Jember ini.
Hendy menambahkan, poin keempat adalah masalah PTT yang hanya terbatas untuk kebutuhan mendesak dan darurat sesuai dengan Permendagri No.77/2020 kurang mengakomodir terhadap kebutuhan masyaratakat. “Berpijak dari hasil rapat kerja di atas, Korwil Apkasi Wilayah Jawa Timur menyusun rekomendasi agar seluruh pemkab di Korwil Jawa Timur, pertama agar lebih menggali dan memetakan potensi unggulan antar daerah untuk dintidaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, kedua mewujudkan pertemuan yang lebih kongkret untuk mendorong percepatan kerja sama dalam rangka pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19,” ujarnya.
Rekomendasi lainnya, imbuh Hendy, memohon agar Pemprov Jawa Timur bisa memfasilitas pertemuan antar Pemkab se-Jawa Timur dalam rangka konsolidasi penguatan akses pasar terhadap UMKM. “Ketiga kepada pemerintah pusat diharapkan bisa memudahkan regulasi dalam rangka meningkatkan terbentuknya kerja sama antara daerah. Pemerintah Pusat juga diharapkan bias mengintervensi dalam hal sarana dan prasarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses jalan serta memberikan perhatian lebih kepada sektor UMKM dan mengakomodir bantuan kepada UMKM melalui aplikasi SIPD serta penambahan kategori untuk penambahan PTT,” tukasnya. (*)
