Inilah 5 Fokus Reformasi Birokrasi yang Tertuang dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen ASN

Pesatnya perkembangan teknologi digital yang masif telah memacu Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi di seluruh aspek tata kelola pemerintah. Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government (e-gov) kini menjadi program prioritas pemerintah, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga untuk mengakselarasi sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

(Tampak Menteri PANRB Asman Abnur dan Bupati Jember, Faida saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember baru-baru ini: Image credit: Humas MenpanRB)

“Ke depan, seluruh sistem kepegawaian pemerintah akan terintegrasi secara online, sehingga seluruh administrasi kepegawaian akan berlaku secara otomatis, tidak akan lagi urusan kepegawaian secara manual,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Jakarta (Rabu, 10/5).

Dalam Rakornas Kepegawaian yang tahun ini mengangkat tema “Transformasi Digital dalam Manajemen ASN”, Menteri Asman menyampaikan bahwa Pemerintah telah memiliki PP No. 11/2017 tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana saat ini terdapat 5 fokus Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas Pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif, serta efisien salah satunya penerapan teknologi digital dalam Sistem Pemerintahan.

Selain layanan kepegawaian, lanjut Menteri Asman, Pemerintah juga telah menerapkan e-budgeting (perencanaan anggaran), e-procurement (lelang elektronik), e-catalogue (belanja barang secara elektronik), e-audit (audit secara elektronik), hingga cash flow management system yaitu sistem management keuangan pemerintah yang terpadu secara online agar seluruh sistem keuangan negara dapat diakses masyarakat secara transparan.

Kementerian PANRB tengah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan Bappenas untuk membangun integrasi seluruh aplikasi sistem pemerintah, sehingga ke depan seluruh aplikasi pemerintahan dapat tersambung secara online dan dapat diakses oleh seluruh K/L/D/I. (*)

About Humas 544 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org