Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar serius menangani anggaran APBD, baik di provinsi, kabupaten maupun kota, dan menghimbau seawal mungkin setiap tahunnya segera dikeluarkan, kalau bisa bulan Januari. Demikian arahan Presiden yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (4/8) pagi.
(Sumber: Setkab)
“Segera keluarkan karena itu akan, uang itu akan beredar dan itu akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota, di kabupaten dan provinsi,” pinta Presiden Jokowi saat memimpin rakornas tersebut.
Presiden menyampaikan, bahwa pada bulan Mei, uang di APBD baik di kabupaten, kota dan provinsi masih Rp246 triliun. “Besar sekali ini. Ini uang kalau keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik,” ujarnya.
Selanjutnya pada bulan Juni sudah turun menjadi Rp214 triliun. Tapi, Presiden menilai masih di atas 200 triliun. Presiden pun meminta agar TIPD berhati-hati.
Presiden menegaskan agar keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diterus-teruskan. “Stop, harus segera dikeluarkan. Tanpa ini, tanpa uang ini dikeluarkan dari mana uang beredar yang ada di daerah-daerah. Apalagi daerah-daerah yang tidak mempunyai kekuatan di private sector-nya, di sektor swastanya, akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda-tunda,” tegas Presiden.
Daerah Dengan Simpanan Terbanyak
Dalam kesempatan itu secara terbuka Presiden menyebut sejumlah daerah yang serapan anggarannya masih rendah, dan memilik simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi.
“Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta, red) duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan, masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan),” ungkap Presiden.
Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua, dengan dana yang tersimpan mencapai Rp8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun.”Itu yang 10 besar, simpanannya masih gede,” ujar Presiden.
Tapi, lanjut Presiden, tidak hanya provinsi saja. Kabupaten juga, dan yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan Rp1,9 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp1,37 triliun, Kabupaten Mimika Rp1,37 triliun, Kabupaten Nias Rp1,31 triliun.
“Tolong segera dikeluarkan uang-uang ini agar beredar di masyarakat, tetapi ikuti prosedur,” pinta Presiden.
Sementara itu, untuk tingkat kota yang memiliki simpanan, lanjut Presiden, adalah masing-masing Kota Medan Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tangerang Rp1,63 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok1,31 triliun, Semarang Rp1,13 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, Mojokerto Rp917 miliar.
“Saya sudah dibisikin sama Menteri Keuangan, Pak diungkap saja. Ya saya ungkap,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan, nanti kalau simpanannya masih seperti itu, pemerintah akan menerbitkan surat utang. “Kalau masih gede-gede seperti itu, dan tidak bergerak apa-apa, berarti surat utangnya akan semakin banyak,” tutur Presiden.
Rakornas TPID itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjojo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. (*)
