Jakarta, Apkasi.org. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan kepada para bupati peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024. Mendagri Tito menjadi pembicara utama pada Rakernas) XVI Apkasi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024), usai dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
[Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan pada Rakernas XVI Apkasi, Apkasi Otonomi Expo 2024 & Apkasi Procurement Network di Cendrawasih Room, JCC Senayan Jakarta, Rabu (10/07/2024). Foto: Humas Apkasi]
Dalam acara tersebut, ia memberikan sejumlah pesan penting kepada kepala daerah. Salah satu pesannya adalah untuk fokus pada kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tito juga mengajak kepala daerah untuk aktif dalam mengembangkan sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD-nya sendiri,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Tito meminta Apkasi dan asosiasi kepala daerah lainnya untuk menyelenggarakan pelatihan bagi kepala daerah. Penjabat Kepala Daerah agar Kelola Dinamika Pemilu 2024 Artikel Kompas.id Pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap regulasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Tito meyakini kombinasi kedua pihak dapat mengoptimalkan potensi daerah.
“Bagaimana membuat para kepala daerah berpikir sebagai birokrat yang mengerti aturan, tetapi juga bisa berpikir sebagai entrepreneur, wirausahawan,” imbuhnya. Tito juga menyoroti potensi alam yang besar di beberapa daerah Indonesia dan mengajak kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan PAD. Jika ada regulasi yang menghambat, ia menyarankan untuk dibahas dan diselesaikan melalui forum Apkasi. “Dan sebagai penasihat serta pembina, saya yang memiliki pemikiran yang sama seperti yang disampaikan tadi, tentu akan berusaha membantu,” tuturnya.
Terkait pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024. “Ada beberapa hal yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di antaranya kami ingin mengusulkan pelantikan serentak bertahap, di mana tahap pertama pada 1 Januari 2025, dan tahap berikutnya sekitar Februari bagi yang masih bermasalah dan menggugat ke MK hingga selesai,” terang Mendagri saat memberikan pengarahan.
Gelombang berikutnya, diperuntukkan bagi daerah yang masalah pemilunya berlarut-larut dan harus dilakukan proses ulang dari awal. “Skenario pelantikan serentak inilah yang ingin kita sampaikan ke Komisi II DPR. Bagi rekan-rekan bupati yang punya saran, silahkan disampaikan kepada kami,” tukasnya.
Di akhir pidatonya, Tito mengapresiasi upaya daerah yang meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, produk dalam negeri memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk internasional. “Ternyata kita memiliki kemampuan, dan saya kira banyak produk buatan Indonesia yang kemudian diberi merek internasional, membuatnya menjadi mahal, padahal produk kita sendiri juga berkualitas,” tutur Tito. (*)
