Peran Indonesia dalam memberikan kontribusi pemikiran terkait isu global dipandang perlu sehingga dua kepala daerah, yakni Bupati Trenggalek Emil E. Dardak dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama para kepala daerah se-dunia diundang hadir dan menyampaikan statement di sidang PBB di Quito, Ekuador.
(Sumber: Antara dan Detikcom. Foto: IG @emildardak Tampak Bupati Trenggalek memaparkan di sidang pleno pemerintah daerah se-dunia, mewakili Asia Pasifik, mengenai langkah-langkah pemda Asia Pasifik dalam mendorong pemerintahan daerah yang kompeten dan berintegritas demi mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan dan inkusif.)
“Alhamdulillah, saya dan Bu Risma sama-sama dipilih bersama 40 kepala daerah se-dunia seperti Barcelona, Berlin, Seoul, Delhi, Oklahoma, Buenos Aires dan Madrid, untuk menyampaikan statment menyongsong era pembangunan berkelanjutan baru untuk 20 tahun ke depan di sidang PBB di Quito, EKuador,” kata Bupati Trenggalek Emil, Senin (17/10/16).
Emil yang juga menjadi Co-President Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik diminta untuk memparkan isu perubahan iklim, dalam agenda di Habitat III United Nations Conference di Quito. “Kami diminta untuk memaparkan isu climate change dan local government role in global agenda setting,” terangnya.
Di forum pertemuan antar kepala daerah ini, Bupati Emil menyampaikan aspirasinya bahwa kebijakan pembangunan yang dirumuskan PBB melibatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Emil juga mengingatkan tentang pentingnya keterlibatan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai unsur yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah.
Kesempatan itu juga dimanfaatkan Emil untuk menegaskan pentingnya memperjelas kerangka pembiayaan melalui lembaga pembiayaan internasional sebagai upaya akselerasi pencapaian “sustainable development goals” (SDG). “Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu, lembaga internasional PBB perlu merumuskan bagaimana pemerintahan daerah sebagai garis terdepan dalam pembangunan wilayah bisa mendorong mobilisasi sumber daya dari masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang lebih holistik,” ujarnya.
Sebagaimana aspirasi yang disampaikan perwakilan asosiasi pemda kawasan regional lain, masukan dan ide-ide yang dikemukakan salah satu bupati muda Indonesia itu mendapat sambutan baik pimpinan forum UNACLA yang juga Walikota Istanbul, Turki, Kadir Topbas. Senada, Direktur Eksekutif UN-Habitat Joan Klos menegaskan pentingnya mendorong dibukanya ruang peran pemerintahan daerah dalam pembangunan wilayah sebelum terlampau jauh membahas mengenai desentralisasi fiskal.
Sementara Walikota Istanbul, Turki, Kadir Topbas menyatakan forum UNACLA sebagai upaya yang konsisten mendorong kebijakan PBB yang lebih menyerap aspirasi pemerintah daerah, sekaligus menawarkan Istanbul sebagai tuan rumah forum UNACLA berikutnya. (*)