Jakarta, Apkasi.org. Guna mendapatkan arah dan petunjuk yang jelas mengenai pelaksanaan percepatan birkorasi di daerah, Dewan Pengurus Apkasi melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo bertempat di ruang tamu utama Kantor KemenPANRB, Jakarta (15/12/2021).
Dalam audiensi tersebut Dewan Pengurus Apkasi dipimpin langsung Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerjaan (Bupati Dharmasraya) didampingi Bendahara Umum Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang), Wakil Sekretaris Jenderal Suhartoni Devi (Bupati Musi Rawas Utara), Wakil Bendahara Umum Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) dan Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Apkasi H. Zahir (Bupati Batu Bara).
Sutan Riska dalam sambutan pembuka menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bapak Menteri yang telah bersedia menerima Dewan Pengurus Apkasi untuk beraudiensi. “Terima kasih Pak Menteri yang bersedia menerima kami di tengah-tengah kesibukan Bapak dalam menjalan tugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Bupati yang juga telah bersedia hadir dalam pertemua ini di tengah-tengah kesibukan di daerah untuk melayani masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutan Riska mengutarakan maksud dari kedatangan tak lain untuk bersilaturahmi dan sekaligus mendapatkan arahan dan masukan atas pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Ia berujar, “Kami meyakini bahwa reformasi birokrasi baik di Pusat dan di lingkungan pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN serta mampu melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, terjadinya reformasi birokrasi di daerah juga akan berdampak pada peningkatan ekosistem investasi dan pelaksanaan berusaha, yang selama masa pandemi mengalami keterpurukan.”
Sutan mengemukakan tiga kendala di lapangan terkait percepatan reformasi di daerah, pertama persoalan pelaksanaan pengalihan pejabat administrator dan pejabat pengawas secara bertahap hingga akhir tahun 2021 membawa konsekuensi yang tidak mudah baik bagi pejabat terdampak maupun bagi organisasi pemda, kedua, perubahan atau hilangnya struktural eselon IV yang berubah menjadi fungsional dalam waktu dekat ini juga masih mengalami kendala dan ketiga, terkait permasalahan pengangkatan ASN Guru PPPK termasuk pembayaran gaji bagi yang sudah dinyatakan lulus.
Menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, Menteri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Apkasi untuk melakukan audiensi. “Perlu saya tekankan lingkup KemenpanRB ini hanya menjabarkan visi-misi Presiden dalam hal reformasi birokrasi, simpelnya ijinnya dipercepat, melayani masyarakat dipercepat, birokrasi yang panjang yang mohon maaf selama ini 5-10 meja sekarang ini harus dipangkas cukup 1-2 meja saja,” papar Tjahjo.
Terkait dengan permasalahn yang disampaikan Apkasi, Tjahjo mengakui bahwa ini melibatkan lintas kementerian di antaranya Kemendagri, Kemendikbud dan Kemenkeu. “Untuk itu saya menyarankan dilakukan koordinasi bersama. Apkasi bikin saja pertemuan bersama secara berkala, kita duduk bareng dan kita diskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas di daerah,” ujarnya.
Audiensi berjalan dengan hangat dan diskusi ringan mengalir di mana para pengurus Apkasi lainnya juga menyampaikan beberapa tambahan informasi terkait kendala di lapangan. Tjahjo pun berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan Dewan Pengurus Apkasi.
Menjelang usai Tjahjo membagikan buku berjudul “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas” kepada para Pengurus Apkasi yang hadir. Sedangkan Ketua Umum Apkasi memberikan plakat dan Bendahara Umum Apkasi menyerahkan Buku “Perjalanan 20 Tahun Apkasi: Harapan dan Tantangan”. (*)
