Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, banyak kasus penyerapan anggaran yang terhambat di sejumlah daerah. Menurut Tjahjo, salah satu penyebabnya adalah pihak yang mengerjakan proyek pembangunan tidak mengambil keseluruhan anggaran sesuai dengan jangka waktu.
(Sumber: Kompas & Kemendagri)
“Saya kemarin ke Riau karena anggaran tiga termin yang mestinya diambil kontraktor, belum diambil. Diambilnya sekaligus kalau sudah selesai,” ujar Tjahjo di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (7/8/2016).
Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki argumen masing-masing atas kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Ia yakin bahwa permasalahan pengendapan anggaran bukan karena kesengajaan kepala daerah. “Saya kira tidak ada niat seorang gubernur untuk menyimpan, pasti ada masalah, ada di terminnya, proses KR-nya terlambat,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan seluruh gubernur tentang pentingnya penyerapan anggaran untuk pembangunan daerah. Proses lelang tender harus dilakukan lebih awal sehingga anggaran pada kuartal pertama bisa diserap ke bawah. Tjahjo mengatakan, penyerapan itu penting karena menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Wisuda 2.143 Praja IPDN
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo juga mewisuda sebanyak 2.143 Praja IPDN Jatinangor lulusan Angkatan XXIII Tahun 2016. Dari jumlah tersebut di antaranya ada 1.723 siswa dari Program D.IV, 198 siswa dari Program S1, 192 siswa dari Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD), 28 siswa Program Profesi Kepamongprajaan dan 2 siswa Program S3.
“Sebagai wisudawan IPDN, para praja harus memiliki integritas dan moral yang baik, dan harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Mendagri Tjahjo dalam sambutan yang dibacakan Rektot IPDN, Ermaya Suradinata.
Ia berharap dengan wisuda ini, para praja dapat mempraktekan ilmu pengetahuan dan juga memiliki moral yang baik. Selain meningkatkan kemampuan, ia meminta para wisudawan ini bisa menjadikan IPDN sebagai pembetukan kader pemerintahan yang terampil
Predikat terbaik Program D.IV diberikan kepada Kurnia Pratiwi asal Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat dengan IPK 3,989. Program S1 diberikan kepada Muhamad Laksmana asal Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan IPK 3,881 mendapat Predikat Dengan Pujian.
Sementara pada Program S2 MAPD diberikan kepada Raden Wisnu Sumantri asal Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan IPL 3,88. Program Profesi Kepamongprajaan diberikan kepada Erlianza Syahputra dengan IPK 3,95 dengan predikat Cum Laude. Sedangkan Program S3 diberikan kepada Firdaus dengan IPK 3,82 dan David Yama dengan IPK 3,76 mendapat predikat Cum Laude. (*)
