Apkasi Sambut Baik Usulan Pemilukada Dipercepat September 2024

Jakarta, Apkasi.org. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas topik Persiapan Pemilu 2024. Delegasi 3 asosisi pemda ini didampingi Kemendagri diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta pada Selasa (19/09/2023).

Tampak hadir dari delegasi Apkasi yang dipimpin langsung Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya), Bendahara Umum Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang), Wakil Sekjen Benny Dwifa Yuswir (Bupati Sijunjung), dari delegasi APPSI hadir Wakil Ketua Umum APPSI Al Haris (Gubernur Jambi), Gubernur Bengkulu dan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan serta didampingi Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik.

Dalam kesempatan ini, Sutan Riska menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang telah berkenan menerima rombongan APKASI, APPSI dan ADKASI dalam rangka berdiskusi mengenai persiapan daerah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. “Secara umum saya mewakili rekan-rekan di 416 pemerintah kabupaten saat ini telah mempersiapkan diri, berkoordinasi dengan semua stake holder guna memastikan hajatan pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, tertib dan nyaman,” ujar Bupati Dharmasraya ini.

Sebelumnya Waketum APPSI Alharis menyampaikan pandangannya bahwa daerah saat ini tengah menghadapi eforia menyambut Pemilu 2024. “Saya berharap semoga dalam pelaksanaan pemilu kita, berlangsung dengan baik nantinya dan tahapan-tahapannya juga cukup baik. Namun perlu kita melihat lagi kesiapan kita semuanya, apakah nanti khususnya pilkada serentak gubernur dan bupati/walikota itu tetap dilaksanakan di bulan November. Ataukah mungkin dimajukan dengan semua dinamika, yang berkembang di masyarakat, nisalnya dimajukan ke September,” harapnya.

Atas usulan APPSI yang menginginkan Pemilukada dipercepat ke bulan September, Apkasi imbuh Sutan Riska menyambut baik. “Hal ini mengingat pada 2025 itu seluruh kepala daerah hasil pemilu 2020 akan habis masa bhaktinya di Desember 2024. Untuk itu kami ada beberapa catatan, misalnya terkait efisiensi waktu, kami mengusulkan jangan terlalu panjang masa kampanyenya biar kita bisa menghemat energi,” imbuhnya.

Hal lainnya, lanjut Sutan Riska, dengan dimajukannya Pemilukada ke September, misalnya, efek positifnya memungkinkan cukup waktu bagi daerah-daerah yang bersengketa terhadap hasil pemilukada-nya. Ia pun berujar, “Seperti kita ketahui saat ini sudah banyak Pj yang menggantikan kepala daerah karena habis masa bhaktinya dan akan menyisakan 273 kepala daerah definitif per Desember 2024. Sehingga diharapkan jika Pemilukada dapat dipercepat, nantinya semua kepala daerah bisa dilantik serentak baik yang bersengketa maupun tidak bersengketa. Semoga atas ijin Allah SWT, kita bisa menyaksikan pelantikan kepada daerah secara serentak di seluruh tanah air pada 1 Januari 2025,” tukasnya.

Masukan lainya, kata Sutan Riska bahwa 545 kepala daerah ini memiliki visi misi yang berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah lainnya. “Kami hanya mengusulkan kepada Pimpinan dan Anggota di Komisi II DPR RI, apakah memungkinkan ke depan visi-misi kepala daerah ini dibuat simpel yang intinya selaras dengan pemerintah pusat. Hal ini perlu mendapat atensi, karena kita menginginkan arah kebijakan daerah ini ke depan sama dan jelas arahnya, sehingga pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat kita,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesempatan RDP yang digelar di Komisi II DPR RI. “Kami akan menyampaikan kepada bapak Menteri atas kesempatan baik yang diberikan kepada kami ini. Kami memandang apa yang disampaikan oleh asosiasi-asosiasi ini sebagai bentuk artikulasi kepentingan dalam agenda politik yang bagus sekali, sehingga kepentingan-kepentingan yang sangat berbenas ini akan menjadi sebuah persetujuan yang bagus dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik di negeri ini. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi II tindak lanjut dari pertemuan ini,” tukasnya.

Atas masukan-masukan yang disampaikan dalam RDP ini, Pimpinan Komisi II DPR RI menerima dan berjanji akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah nanti memungkinkan sebagai tindak-lanjutnya bisa diterbitkan dalam bentuk Perpu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi politik terakhir. (*)

About Humas 753 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org