Dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi di Selatan Jawa, serta sejalan dengan komitmen mewujudkan Poros Maritim Dunia, diperlukan tindakan afirmatif dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menumbuhkan jalur perdagangan laut di pesisir Selatan Jawa. Sebagai wajah Indonesia di Samudera Hindia, Pesisir Selatan Jawa justru identik sebagai tempat beberapa kantong kemiskinan utama.
(Suasana pembahasan dalam sesi publik diskusi konsep pembahasan Pelayaran Perintis Selatan Jawa, di JCC Senayan, Jakarta (19/7/17) dipimpin Wakil Ketua Umum Apkasi Bidang Insfrastruktur, Emil E. Dardak yang juga Bupati Trenggalek. Foto: Humas Apkasi)
Kesadaran atas hal tersebut mendorong para bupati yang memiliki lokasi pelabuhan di Selatan Jawa untuk menyatukan suara dalam mendorong terwujudnya pelayaran perintis di Selatan Jawa yang berpotensi mendorong sektor perdagangan dan hilirisasi ekonomi. Paradigma yang berorientasi pantai utara membuat daerah Selatan tidak saling membangun sinergi karena supremasi jalur darat utara-Selatan dalam pola logistik yang menimbulkan ekses negatif bagi kemantapan ekonomi Selatan Jawa.
Di saat yang sama, kawasan Selatan Jawa mengemban amanah untuk menjaga konservasi alam dan menjadi paru-paru bangsa, sehingga pembangunan yang sepenuhnya mengandalkan pendeketan ekstensifikasi lahan pertanian primer dan sumber daya alam lainnya tidak dapat ditempuh sebagai sumber kemakmuran.
(Suasana pembahasan dalam sesi publik diskusi konsep pembahasan Pelayaran Perintis Selatan Jawa, di JCC Senayan, Jakarta (19/7/17) dipimpin Wakil Ketua Umum Apkasi Bidang Insfrastruktur, Emil E. Dardak yang juga Bupati Trenggalek)
Pada Rakernas Apkasi tgl 19 Juli 2017 bertempat di JCC Senayan Jakarta, telah dilaksanakan pertemuan 7 bupati pesisir Selatan Jawa yang kemudian diikuti penandatanganan dukungan pada Konsep Pelayaran Perintis Selatan Jawa.
Ketujuh daerah ini adalah:
- Sukabumi
- Pangandaran
- Cilacap
- Kulonprogo
- Pacitan
- Trenggalek
- Banyuwangi
Dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Kemenko Maritim dan Kementerian Perhubungan, telah diidentifikasi potensi dimulainya pelayaran perintis dengan menetapkan pelabuhan Cilacap sebagai pangkalan dan akan melayani rute perdagangan pesisir Selatan Jawa dan menghubungkan ke pelabuhan di Pulau Bali. Medan pesisir Selatan yang dominan pegunungan membuat jalur perdagangan laut berpotensi memiliki daya saing dibandingkan jalur darat, di mana konsep short sea shipping akan membangun sinergi intermoda dengan cakupan hinterland Pelabuhan Selatan yang relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan Jalur Pantura.
Di sisi lain, parameter kelayakan jalur perdagangan Pesisir Selatan tidak selayaknya diukur secara konvensional, yaitu membandingkan perdagangan Selatan-Utara dengan jalur laut. Seyogyanya jalur laut difokuskan terhadap kehandalan jalur perdagangan antar daerah di pesisir Selatan atau south-south trade.
Foto bersama seusai penandatanganan dukungan di poster konsep pelayaran perintis selatan Jawa. (Dari kiri ke kanan: perwakilan Ditpelpeng Kemenhub,Kadishub & Staf Ahli Bupati Kulonprogo, Bupati Cilacap, Bupati Trenggalek-Waketum APKASI, Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Pacitan, Asisten Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Sekda Pangandaran, Kasubdit Ditlala Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta (19/7/17).
Sebagai ilustrasi, Pangandaran dapat memiliki perdagangan langsung dengan Trenggalek, atau Cilacap dapat memiliki perdagangan langsung dengan Banyuwangi, atau daerah-daerah Selatan Jawa dapat langsung memiliki perdagangan dengan Pulau Bali tanpa perlu transit melalui Jalur Pantura.
Dengan kondisi ombak Laut Selatan yang relatif lebih besar dari laut utara, hal ini tidak membuat jalur pelayaran Selatan menjadi tidak layak secara teknis, namun dibutuhkan armada kapal yang lebih besar. Mempertimbangkan perlunya muatan yang lebih banyak untuk mengoptimalkan kapal angkutan barang besar, maka ada dual hal yang menjadi pendukung atas hal tersebut dari konsep pelayaran perintis Selatan Jawa, yakni:
Pertama, dengan adanya multiple stops maka muatan akan terisi dari berbagai titik pelabuhan dan agregasi ini akan membantu mengoptimalkan kapasitas muatan kapal.
Kedua, prinsip yang digunakan adalah ship promotes trade, di mana keberadaan jalur pelayaran perintis secara gradual akan membangun eksistensi sektor perdagangan di Pesisir Selatan Jawa. Membangun budaya berdagang via jalur laut (sea trade) antara daerah Pesisir Selatan Nusantara bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keniscayaan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sehingga tindakan afirmatif selayaknya perlu dilakukan dalam mendorong sea trade di Pesisir Selatan.
Untuk itu, mempertimbangkan potensi dimulainya Pelayaran Perintis Pesisir Selatan Jawa pada tahun 2018 sesuai penjelasan tersebut di atas, maka segera diperlukan permohonan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pelayaran perintis dapat diwujudkan dengan pelabuhan pangkalan di Cilacap. Konsep ini telah turut dibahas dalam rapat yang diadakan Deputi Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, di mana turut hadir dalam rapat tersebut Kadishub Pemprov dari Jawa Tengah bersama dengan Kadishub dari Pemprov Jabar, DIY dan Jatim.
Bupati Trenggalek sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi Bidang Infrastruktur, Emil Dardak selanjutnya akan mewakili Apkasi dalam tindak lanjut konsep ini. Sebagai ringkasan, maka konsep pelayaran perintis ini memiliki logical framework sebagai berikut:
