Indikator positif penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo (AOE) Tahun 2017 yang ditandai dengan terjadinya berbagai transaksi bisnis antara investor dan buyers, baik dari dalam maupun luar negeri dengan sejumlah peserta AOE, khususnya dengan pemerintah kabupaten, menjadi pertimbangan utama Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk melaksanakan kembali kegiatan pameran potensi unggulan daerah kabupaten terbesar di tanah air tersebut.
[Dari kiri, Kepala Biro Humas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mirza Fichri MZ, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Apriyanto, Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Penasehat Khusus Apkasi Ryaas Rasyid berbincang usai meluncurkan Apkasi Otonomi Expo 2018 di Jakara, Rabu (20/12).Apkasi Otonomi Expo 2018 akan digelar pada tgl 6-8 Juli 2018 di ICE BSD,Tangerang dengan mengusung tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah Dalam Merebut Pasar Global”. Foto: Humas Apkasi]
“Setidaknya, berdasarkan monitoring Apkasi dan laporan dari peserta selama berlangsungnya pameran 2017 lalu saja, telah terjadi transaksi senilai lebih dari Rp. 2 trilun. Nilai itu, belum termasuk berbagai kesepakatan investasi dan hubungan perdagangan yang terjadi setelah even berlangsung. Inilah yang mendasari pengurus untuk melaksanakan kembali AOE tahun 2018 mendatang,” ungkap Sekretaris Jenderal Apkasi, Prof. Nurdin Abdullah, saat menggelar acara soft launching “Apkasi Otonomi Expo Tahun 2018”: International Trade, Tourism and Investment bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 86, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
[Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah (kiri) memberikan sambutan dalam Launching Apkasi Otonomi Expo 2018 di Jakarta, Rabu (20/12/12). Foto: Humas Apkasi]
Di tengah era persaingan global seperti sekarang ini, sambung Prof. Nurdin yang juga Bupati Bantaeng Sulsel ini, Apkasi masih berupaya mendorong anggota untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat memenangkan persaingan di pasar lokal, regional, maupun di tingkat internasional. Disamping itu, ia menyatakan bahwa Apkasi akan terus memfasilitasi terbukannya pasar internasional yang lebih luas, dengan menghadirkan para pelaku bisnis manca negara saat berlangsungnya AOE 2018 nanti.
“Kami berharap segenap anggota Apkasi, pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan kesempatan untuk merebut peluang pasar dan investasi di pameran potensi unggulan daerah terbesar di tanah air ini, demi tumbuh kembangnya perekonomian di daerahnya,” harap Prof. Nurdin.
Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid menitipkan pesan agar dalam kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2018 kerjasama antar kabupaten ditingkatkan selain juga menjalin kerjasama dengan para buyer dan investor dari luar negeri. “Apkasi akan memfasilitasi mana daerah yang butuh dan mana yang kelebihan produk, sehingga dengan adanya sinergi ini kemanfaatkannya akan jauh lebih besar yang bisa dirasakan,” tuturnya.
[Tampak Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Potensi Daerah Apkasi, Syaifudin Ch Kai (paling kanan) memaparkan secara rinci konsep pelaksanaan AOE Tahun 2018 dalam Launching Apkasi Otonomi Expo 2018, di Jakarta, (20/12/17). Foto: Humas Apkasi]
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Potensi Daerah Apkasi, Syaifudin Ch Kai memaparkan secara rinci konsep pelaksanaan AOE Tahun 2018 yang mengusung tema: Meningkatkan Daya Saing Daerah Dalam Merebut Pasar Global. Seperti tahun sebelumnya, lanjutnya, selain pameran dan business matching, even tahunan ini juga akan menggelar Semiloka peningkatan kapasitas terkait dengan peningkatan perdagangan dan investasi. Dengan topik yang diusung berdasarkan kebutuhan daerah dan para pelaku usaha, serta narasumber-narasumber yang memiliki kapasitas di bidangnya, Semiloka ini, akan menjadi nilai tambah bagi para peserta dan para pelaku usaha yang terlibat di dalam Apkasi Otonomi Expo 2018.
Dengan dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung potensial yang berasal dari kalangan pelaku usaha dan investor dalam dan luar negeri setiap tahunnya, sambung Syaifuddin, Apkasi Otonomi Expo 2018 ini dapat menjadi sarana strategis bagi para peserta untuk mendapatkan akses perdagangan dan investasi yang lebih luas. Begitu juga sebaliknya, para pebisnis dapat mengakses dan merebut peluang bisnis di daerah seluruh Indonesia secara efektif dan efisien melalui rangkaian kegiatan yang dirancang dalam Apkasi Otonomi Expo 2018.
“Tidak hanya itu, even yang telah dikenal luas oleh kalangan pelaku usaha dan investor ini, kembali akan menggelar kegiatan yang bersifat entertainment, seperti Indonesia Fashion Show yang akan menampilkan busana-busana khas daerah dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Sedangkan konsep baru yang coba dikembang pada tahun ini ialah disediakan Zona Kuliner. Zona ini semacam Festival kuliner yang dimiliki masing-masing daerah untuk dapat lebih dikenal masyarakat luas,” paparnya.
[Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar (tengah) didampingi Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah (kiri) dan Penasehat Khusus Apkasi Ryaas Rasyid (kanan) memberikan paparan dalam Launching Apkasi Otonomi Expo 2018 di Jakarta, Rabu (20/12/12). Foto: Humas Apkasi]
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar juga memberikan manfaat bagi daerahnya selama mengikuti kegiatan pameran. “Apkasi ini memiliki filosofi maju bersama, dan saya sendiri sudah merasakan banyak sekali manfaat dengan aktif di setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan,” imbuh Koordinator Regional Apkasi untuk wilayah NTT, NTB dan Bali ini. Salah satunya yang terkait dengan keikutsertaan Kabupaten Lombok Utara dalam pemaran Apkasi sebelumnya, kini ia tengah menindaklanjuti dengan serius keinginan salah satu investor dari Timur Tengah yang akan menanamkan investasi membangun hotel guna mendukung konsep Kabupaten Lombok Utara yang mengembangkan wisata syariah.
Apkasi Otonomi Expo 2018 akan berlangsung pada tanggal 6 – 8 Juli 2018. Untuk tahun ini, kegiatan ini akan berlangsung di Hall 3 dan 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD-Tangerang dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kegiatan ini, diikuti oleh pemerintah kabupaten, kota, propinsi, kementerian, lembaga negara non kementerian, BUMN, lembaga donor, perusahaan swasta nasional dan multinasional, atase perdagangan luar negeri dan para pelaku Usaha/Industri Kecil Menengah. (*)
