Jakarta, Apkasi.org. Dewan Pengurus Apkasi menghadiri Rapat Koordinadi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) bersama Asosiasi Pemerintah Daerah yakni Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membahas penyelesaian Tenaga Non ASN yang berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (18/01/2023).
Delegasi Apkasi tampak hadir Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya) Sekretaris Jenderal Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa), Bendahara Umum Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang) dan Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang. Tampak hadir juga Ketua Umum APPSI Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya (Walikota Bogor), dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Dalam rakor ini dimaksudkan, pemerintah pusat dan daerah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati, sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan.
“Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan,” jelas Menteri Anas, usai rakor
Pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Beberapa alternatif itu segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
“Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya mengatakan, pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN. Beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak. “Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis,” tegas Bima Arya.
Pada prinsipnya, Apkasi, Apeksi dan APPSI mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan.
Sementara itu Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. “Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN,” ungkap Sutan yang juga bupati Dharmasraya.
Sependapat dengan Apkasi dan Apeksi, Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. “Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas,” ujarnya. (*)
