Jakarta, Apkasi.org. Dalam rangka memaksimalkan keterlibatan sektor swasta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Apkasi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Apkasi Procurement Network 2024 (APN 2024). Kegiatan yang dihadiri para pengurus asosiasi bisnis ini berlangsung di Kantor Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu (28/02/2024).
Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang dalam sambutannya memberikan informasi bahwa di awal tahun 2024 ini, sebagian besar Kepala Daerah telah membuat kebijakan percepatan pelaksanaan pengadaan PBJP dengan fokus pada penyerapam produk lokal. “Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan penyerapan ABPD agar berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bergerak lebih cepat,” katanya.
Sarman menambahkan, kewajiban memanfaatkan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa bertujuan agar terjadi peningkatan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta pendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Peningkatan penggunaan PDN dalam proses perencanaan dan pemilihan penyedia PBJP mewajibkan daerah untuk mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi.
Di samping itu, masih menurut Sarman, Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%. Serta memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Kerjasama pemerintah-swasta dalam PBJ memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Dalam era yang semakin kompleks dan global, lanjut Sarman, kerjasama pemerintah-swasta menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti ketidaktransparan, birokrasi yang rumit, risiko, dan persaingan yang ketat. Dengan dibantu sistem informasi e-katalog, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mencapai pengadaan pemerintah yang lebih efisien.
“Untuk itu, Apkasi mengajak para pengusaha untuk mendukung percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah agar penyerapan belanja barang dan jasa terus meningkat. Melalui forum hari ini, kami berharap para pengurus asosiasi bisnis dapat menginformasikan dan mengajak anggotanya untuk memanfaatkan momentum APN 2024,” sambungnya.
Sarman juga memaparkan, Apkasi sebagai organisasi yang beranggotakan pemerintah kabupaten, merasa perlu untuk memfasilitasi kepentingan anggotanya untuk mendapatkan produk dalam negeri dari penyedia barang dan jasa yang berkualitas, “Inilah yang mendorong Apkasi kembali menyelenggarakan APN 2024, ini adalah forum pertemuan antara pemerintah daerah dan penyedia barang dan jasa pemerintah terutama yang telah tergabung dalam e-katalog. Para pejabat di pusat dan 416 kabupaten yang memiliki fungsi pengadaan barang dan jasa akan diundang untuk menghadiri APN,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Program Apkasi Syaifuddin Ch Kai menjelaskan bahwa APN 2024 akan digelar pada 21-22 Mei 2024 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta. “Forum tahunan ini telah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, LKPP, Kementerian Industri dan Kementerian/Lembaga lainnya. Diharapkan melalui kegiatan APN, daerah mengetahui lebih banyak informasi dan pekembangan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan di daerah, sesuai dengan amanat Presiden yaitu barang-barang produk dalam negeri atau barang-barang yang kandungan TKDNnya besar,” tukasnya.
Tampak hadir dalam kegiatan Sosialisasi APN 2024 ini, sebanyak 22 perwakilan dari asosiasi bisnis yang bergerak di berbagai sektor, di antaranya produsen alat-alat kesehatan, IT, kontraktor listrik & mekanik, pupuk, alat konstruksi, pemilik alat-alat berat, penyelenggara telekomunikasi, jasa konsultan, perkebunan, serta sektor industri besi dan baja. (*)
