Badung, Bali. Apkasi.org. Dalam rangka menggali permasalahan di daerah, Apkasi menyelenggarakan rapat teknis dengan melibatkan Dewan Pengurus dan Korwil didampingi oleh OPD terkait. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Kuta, Kabupaten Badung-Bali, Jum’at (27/09/2024).
[Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa). Foto: Humas Apkasi]
Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan dalam sambutan dan arahannya menekankan bahwa Apkasi merupakan jembatan bagi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. “Posisi Apkasi ini sangat strategis dan harus bisa dioptimalkan oleh 416 pemerintah kabupaten selaku anggota untuk saling sinergi dan bekerjasama guna mendorong makin pesatnya pembangunan di daerah,” ujar Bupati Gowa ini.
Adnan juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta rapat karena segala sumbang saran dari Anggota akan sangat berdampak atas program-program yang akan disusun dan dijalankan oleh pengurus Apkasi. Ia berujar, “Dua hal yang kita bahas dalam rapat teknis menyangkut isu keuangan daerah seperti mandatory spending maupun PDRD khususnya dalam implementasi UU HKPD sangat relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga terkait isu kerjasama daerah ini, kami mendorong agar perlu makin diintensifkan komunikasinya dan Apkasi bisa dioptimalkan perannya.”
[Sekretaris Bidang Energi & Sumber Daya Mineral Apkasi Delis Julkarson (Bupati Morowali Utara). Foto: Humas Apkasi]
Terkait kerjasama antar daerah ini, diamini oleh Sekretaris Bidang Energi & Sumber Daya Mineral Apkasi Delis Julkarson (Bupati Morowali Utara) yang juga tampak hadir di rapat teknis Apkasi. “Apkasi terus mendorong kerjasama dengan para pihak khususnya asosiasi bisnis untuk mempertemukan pemda dengan investor luar negeri,” katanya.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang memberikan update kerjasama Apkasi dengan International Business Association (IBA) yang akan segera menghadirkan Pusat Promosi dan Investasi Daerah yang akan dipusatkan di Batam. “Batam sangat strategis karena pintu masuknya investor dari luar negeri,” katanya.
Hadir juga sebagai narsumber, yakni Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman. (*)
