Yogyakarta, Apkasi.org. Apkasi bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PT Telkom Tbk memulai kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) di 7 Wilayah Se-Nusantara. Kota Gudeg menjadi kota pertama dalam kegiatan sosialisasi SIPlah mewakili wilayah Jawa Tengah dan DIY, bertempat di Hotel Grand Ina, Yogyakarta, Selasa (08/10/2019), dihadiri 40 peserta dari 20 kabupaten, yang rata-rata berasal dari Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah masing-masing pemkab.
Hendri Eko Hapsanto/Kasubag Pemantauan Evaluasi Pengadaan, Kemendikbud menjelaskan latar belakang program SIPlah, di mana di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, inovasi dan elektronifikasi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di semua instansi pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan. Ini pula yang mendasari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) mulai pertengahan tahun ini. Keduanya diluncurkan untuk mendukung PBJ di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring (online) atau luring (offline). PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
Kemendikbud merancang Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud. BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
SIPLah sendiri dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud. Dalam hal ini marketplace SIPlah dikelola oleh Telkom melalui anak perusahaan Blanja.com yang telah membuat landing page khusus melalui link url: siplah.blanja.com.
Di samping paparan materi dari Kemendikbud, acara ini juga dimanfaatkan oleh Apkasi untuk menjelaskan capaian kinerja 2019 dan program kerja 2020. Syaifuddin Ch Kai, Kepala Divisi Pengembangan Potensi Daerah dan Bisnis Apkasi juga memaparkan kepada audiens yang materi tentang Ke-Apkasi-an mulai dari sejarah terbentuknya, visi dan misi serta memahami struktur organisasi yang para pengurusnya adalah notabene para Bupati aktif. “Semua program di Apkasi ini membawa semangat dari kita dan untuk kita,” imbuh Syaifuddin. Beberapa capaian kinerja dan program Apkasi, terang Syaifuddin secara garis besar meliputi 4 pilar, yakni: pertama advokasi, kedua fasilitasi pengembangan potensi dan perekonomian daerah, ketiga peningkatan kapasitas anggota, dan keempat pengembangan kapasitas organisasi.
Sementara itu, Staf Ahli Pendidikan Apkasi, Himmatul Hasanah menerangkan bahwa Apkasi memiliki program unggulan di bidang pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas guru. “Melalui program ini, Apkasi ingin mengajak para pendidik bisa menerapkan metode pembelajaran terbaru yang lebih efisien dan menyenangkan sehingga diharapkan anak didik bisa tereksplor bakat dan kemampuannya,” tukasnya.
Selain wilayah Jawa Tengah dan DIY, 6 wilayah lainnya yang menjadi agenda sosialisasi SIPlah, masing-masing adalah: Jawa Timur; Sumatera Utara & Aceh; Jawa Barat & Banten; Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Bengkulu; Bali Nusra; serta Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara & Gorontalo. (*)
