Jakarta, Apkasi.org. Dalam rangka melakukan supervisi asosiasi pemerintah daerah dan DPR terkait dukungan pengendalian inflasi daerah dan peningkatan daya saing ekspor, Direktorat Jenderal Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi multipihak. Kegiatan berlangsung di Jakarta, Kamis (23/02/2023).
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang. Foto: Humas Apkasi
Tampil sebagai salah satu sumber, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang siap aktif mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi serta mendorong pemulihan ekonomi di daerah. “Kami memiliki dua agenda tahunan, yakni Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network sebagai wujud peran tugas pokok dan fungsi organisasi yang menaungi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk Apkasi Otonomi Expo atau biasa disebut AOE, imbuh Sarman mengusung konsep pemerintah yang menjadi peserta pameran. “Peserta AOE memang kita utamakan pemerintah kabupaten selaku anggota, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, BUMN/BUMD, swasta nasional serta pelaku UMKM. Peserta dari pemkab utamanya menampilkan komoditas perdagangan unggulan, peluang investasi maupun destinasi pariwisata,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang. Foto: Humas Apkasi
Sarman juga menekankan bahwa tujuan utama AOE bukan penjualan ritel, namun lebih membidik terjalinnya transaksi dengan buyer dalam skala besar maupun tindak lanjut investasi di masing-masing daerah. “Kalaupun terjadi transaksi selama pameran itu anggap sebagai bonus, namun kami tetap menghimbau agar daerah mempersiapkan diri lebih baik untuk menyasar tujuan yang lebih besar lagi,” katanya.
Sedangkan untuk kegiatan Apkasi Procurement Network atau APN ini konsepnya berkebalikan dengan AOE, di mana pemerintah kabupaten kali ini hanya sebagai pengunjung. “Pesertanya adalah produsen atau penyedia barang dan jasa, dan pemkab selaku pengunjung hadir selaku pengguna anggaran untuk pengadan barang/jasa di daerah,” imbuh Sarman.
Kegiatan APN, masih menurut Sarman merupakan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia berujar, “Ini merupakan langkah konkrit Apkasi dalam mendorong penyerapan anggaran untuk dibelanjakan produk-produk lokal sesuai dengan arahan Presiden yang menginginkan belanja daerah bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri.”
Sementara itu Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, yang dalam hal ini diwakili oleh Plt Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Ganef Judawati menyampaikan upaya-upaya dalam meningkatkan ekspor nasional khususnya terkait dengan produk-produk UMKM. Namun sebelumnya ia mengingatkan bahwa pertumbuhan dan perdagangan secara global pada 2023 ini diprediksi melambat cukup signifikan.
Plt Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Kemendag, Ganef Judawati. Foto: Humas Apkasi
“Di samping itu, saat ini posisi negara-negara yang pada masa pandemi Covid-19 melakukan kebijakan lock-down, seperti China, kini sudah mulai membuka diri, sehingga hal ini menyebabkan persaingan di pasar menjadi lebih ketat kembali. Namun bersyukurnya kita di masa pandemi kemarin masih bisa bertumbuh di atas 5% dan tahun ini pun kita berharap masih bisa mencapai di atas 5%,” katanya.
Ganef menjelaskan Kemendag memiliki export center yang dikhususkan untuk mendorong UMKM bisa naik kelas. Saat ini export center sudah ada di Surabaya dan akan segera dibangun di Minahasa. Kemendag juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. “Saya rasa pameran yang diselenggarakan Apkasi bisa menjadi cikal bakal untuk ikut kenbali di Trade Expo Indonesia di mana akan hadir perwakilan KBRI dan kemarin hadir sekitar 4.000 dan ini merupakan tes market yang paling murah. Bapak ibu cukup hadir di Jakarta dan melihat langsung bagaimana peluangnya apakah produk-produk bapak ibu ini bisa memenuhi kebutuhan pasar dunia,” katanya sambil menambahkan Trade Expo Indonesia rencananya akan digelar 19-23 Oktober 2023 dengan buyer terbesarnya dari India, Rusia, China dan Saudi Arabia. (*)
