Semarang, Apkasi.org. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi menyoroti isu krusial tuberkulosis (TBC) dan stunting sebagai tantangan utama kesehatan masyarakat Indonesia, yang jika diabaikan dapat menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
[Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi saat menjadi narasumber dalam talkshow pada Forum Ilmiah Tahunan IAKMI di Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Jumat (31/10/2025). Foto: Humas Apkasi]
Dalam sesi talkshow bertopik “Tuntas Tuberkulosis dan Stunting” pada Forum Ilmiah Tahunan (FIT) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) XI dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XXI di Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Jumat (31/10/2025), Bursah, yang juga Bupati Lahat, memaparkan peran strategis pemerintah daerah dalam penanggulangan dua masalah kesehatan kronis tersebut.
Bursah Zarnubi menegaskan bahwa TBC merupakan penyakit menular kronis yang masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional. Berdasarkan Global TB Report WHO tahun 2019-2023, Indonesia berada pada posisi kedua sebagai negara dengan beban kasus TBC terbanyak di dunia, setelah India. Diperkirakan terdapat lebih dari 1 juta kasus TBC per tahun di Indonesia, dengan 134.000 kematian, yang setara dengan 17 orang meninggal akibat TBC setiap jamnya. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat target eliminasi TBC Indonesia adalah pada tahun 2030.
Dari perspektif daerah, Bursah mengidentifikasi sejumlah tantangan penanggulangan TBC, meliputi kesulitan penelusuran penularan karena data riwayat pasien yang kurang lengkap, rendahnya deteksi dini akibat keterbatasan akses layanan kesehatan, dan problem kepatuhan pasien yang tidak tuntas menjalani pengobatan, yang berisiko meningkatkan resistensi obat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Apkasi menawarkan strategi kolaboratif yang menempatkan kepemimpinan kepala daerah sebagai kunci. Strategi ini mencakup pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2 TB) yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur, sinergi antara RSUD dan Universitas untuk penempatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Paru, serta pelibatan keluarga/orang terdekat sebagai Pendamping Minum Obat (PMO) guna memastikan pengobatan tuntas.
Di sisi lain, isu stunting di Indonesia juga diklasifikasikan sebagai persoalan serius dengan dampak jangka panjang yang signifikan pada sosial dan ekonomi. “Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi gangguan fisik, tetapi juga mengalami gangguan perkembangan mental, kekebalan tubuh rendah, serta konsekuensi pada kemampuan kognisi, belajar, dan produktivitas di masa dewasa,” ujar Bursah.
Bursah menambahkan, akar permasalahan stunting utamanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu sejak sebelum kehamilan hingga tiga tahun pertama pertumbuhan anak. Selain itu, faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk, akses terbatas terhadap air bersih, dan keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan di daerah terpencil juga turut berkontribusi.
Komitmen Pemda: Intervensi Gizi dan Penguatan Pilar Dukungan
Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bursah menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah melalui intervensi gizi dan kesehatan. Intervensi kunci pengentasan stunting yang harus dikomitmenkan oleh Pemda mencakup; pertama, Komitmen Anggaran; kedua, Intervensi Peningkatan Gizi Ibu Hamil sejak dini melalui Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas; ketiga, Kolaborasi Pusat-Daerah untuk distribusi bantuan sosial (bansos) guna menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan gizi anak; dan keempat Program Imunisasi Lengkap untuk mencegah infeksi virus yang menghambat tumbuh kembang bayi.
Adapun pilar dukungan program yang harus diperkuat oleh Pemda meliputi edukasi gizi terintegrasi di sekolah dan melalui kampanye media massa/sosial, menggalakkan penyuluhan gizi berbasis Posyandu oleh kader. “Juga diperlukan intervensi pembangunan dan perbaikan sanitasi serta kesehatan lingkungan, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, tertinggal, perbatasan, dan terpencil,” imbuh Bursah.
Seluruh program penanggulangan TBC dan stunting ini, ia menutup, membutuhkan jaminan keberlanjutan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan program terencana terlaksana secara efektif. Agenda ini sejalan dengan tema besar FIT XI IAKMI, yakni “Peran Ahli Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Asta Cita: Penguatan Strategi Promotif dan Preventif yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. (*)
