Jakarta, Apkasi.org. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengundang Apkasi dan Apeksi guna melakukan pembahasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP berlangsung di Ruang Rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Jl. Gatot Subroto No.6, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Dalam kesempatan tersebut Agus Ambo Djiwa, Bupati Pasang Kayu selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Apkasi menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi konsen asosiasi untuk diseriusi dan ditindaklanjuti. Isu yang diangkat di antaranya perlunya revisi UU No.23/2014 terkait beberapa kewenangan yang ditarik ke pemerintahan daerah tingkat I yang di dalam implementasinya menyulitkan para kepala daerah tingkat II. Agus Ambo Djiwa juga sangat berharap DPD menjadi garda terdepan untuk melindungi para kepala daerah dari kriminalisasi kebijakan oleh para penegak hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sehingga lebih tenang dalam menjalan roda pemerintahan.
Di akhir RDP, Agus Ambo Djiwa secara simbolis menyerahkan rangkuman pokok-pokok pikiran yang telah disusun oleh Dewan Pengurus Apkasi kepada Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang untuk selanjutnya bisa dijadikan bahan pembahasan para senator. Kesepakatan penting dari RDP lainnya, pertemuan antara DPD RI dengan Apkasi dan Apeksi bisa dijadikan agenda rutin per triwulan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan di daerah dengan lebih intens. [*/Foto: Humas @apkasi]
