Jakarta, Apkasi.org. Sebagai aksi tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman yang telah terjalin sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Kadin Indonesia menggelar dialog nasional tentang persampahan bekerjasama dengan BNI 46 dan MARS. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Jakarta, Kamis (03/11/2022).
Kegiatan dibuka dengan laporan dari Ketua Pelaksana Dialog Nasional Ade Sjam Tjahyadi yang sekaligus Ketua Komite Tetap Inovasi Teknologi Daerah Kadin Indonesia. Dalam kesempatan ini hadir para perwakilan multi pihak baik yang hadir secara daring maupun luring, di antaranya, Direktur Network & Services BNI 46, Ronny Veniir, Wakil Ketua Umum Koordinatior Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi kemudian ada Dr. Adnan Purichta Ichsan, SH.MH selaku Sekretaris Jenderal Apkasi mewakili Ketua Umum yang berhalangan hadir.
Adnan menekankan, dialog nasional ini digagas dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup guna mencapai komitmen perubahan iklim dunia yang turut diratifikasi pemerintah dalam Paris Agreement. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendukung pencapaian 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70%.
Dr. Adnan Purichta Ichsan, SH.MH selaku Sekretaris Jenderal Apkasi
“Problematika sampah yang semakin kompleks dan tidak mengenal batas wilayah tentu saja menjadi tantangan besar bagi semua pemerintah daerah di Indonesia termasuk pemerintah kabupaten yang jumlahnya mencapai 416 kabupaten. Sampah plastik menjadi persoalan utama yang kini dihadapi daerah karena sifatnya yang tidak mudah terurai menjadi penyebab yang pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut,” kata Adnan yang hadir secara daring.
Adnan menambahkan, sampah plastik yang jumlahnya semakin hari semakin banyak bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi kota-kota besar, tetapi kini sudah menjadi persoalan kabupaten/kota hampir di seluruh Indonesia. Sebagaimana data Kementeriam Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton, di mana 17% atau sekitar 11,6 juta ton berasal dari sampah plastik.
Untuk mengerem laju penumpukan sampah di TPA yang semakin besar, Apkasi mendorong pemerintah daerah bisa menemukan inovasi pengelolaan sampah seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas yang mengajak keterlibatan masyarakat dalam mengurai masalah sampah sebagai tanggung jawab bersama.
Inisiatif-inisiatif tersebut, lanjut Adnan ditujukan untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular, untuk memperpanjangan masa guna barang melalui sistem regeneratif seperti penggunaan ulang, pengurangan (reduce), pengembalian (recycle), recover, revalue (5R). Prinsip ini merupakan terobosan dari praktik ekonomi linear yang destruktif, sebab dalam prosesnya siklus bahan baku terbatas pada ambil, buat, dan buang. Perubahan tersebut ditujukan agar tercipta kesejahteraan masyarakat, kesetaraan, dan mengurangi resiko lingkungan selama pengolahan dan pembuangan sampah.
Adnan berujar, “Sementara itu, prinsip ekonomi sirkular tak akan menimbulkan perubahan yang berdampak sepanjang kita masih menyepelekan masalah sampah. Perihal sampah semestinya bukan lagi sebatas pada pemahaman kebersihan lingkungan, melainkan bagaimana kita memperlakukan sampah dan kesadaran kolektif untuk mengelolanya.”
Jika benar demikian, maka tawaran jalan keluar permasalahan sampah melalui penerapan ekonomi sirkular, atau pengelolaan sampah berkelanjutan semestinya juga menggandeng masyarakat yang tinggal di kawasan desa. Adnan mengakui, , salah satu kendala dalam penanganan sampah adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan.
Anggaran pengelolaan sampah di beberapa daerah hingga saat ini bahkan kurang dari 1% dari Anggaran Pendanaan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, investasi untuk pengelolaan sampah ini diperkirakan mencapai angka US$18,4 miliar dalam kurun waktu 2017-2040. “Untuk itulah, kerja sama dengan sektor swasta kiranya dapat dicoba untuk dijajaki dalam hal pengembangkan inovasi teknologi pengurai sampah atau memangkas pendanaan yang bersumber dari APBD dalam mengelola sampah di daerah,” kata Bupati Gowa ini.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada acara G20 di Hamburg, Jerman pada tahun 2017 telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70% pada tahun 2025. Kebijakan Presiden ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Pemerintah daerah-pun turut mendukung upaya pengurangan sampah plastik, salah satunya dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Lebih dari 70 pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Beragam kelompok masyarakat-pun ikut berperan mengurangi sampah plastik melalui kampanye dan edukasi seperti yang dilakukan oleh GDIKP melalui advokasi pembatasan kantong plastik sekali pakai.
“Kami meyakini bahwa persoalan sampah dapat diatasi lebih mudah melalui gotong royong antar pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta serta perguruan tinggi. Kolaborasi dan sinergi dalam penanganan sampah plastik diharapkan mampu mereduksi sampah-sampah plastik di laut dan pesisir serta menjaga kelestarian biota di dalam dan sekitarnya,” tutur Adnan lagi.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati
Tampil sebagai keynote speech sekaligus membuka kegiatan Dialog Nasional Persampahan adalah Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, yang membawakan tema “Kebijakan Pemerintah dalam Sinergitas dalam pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi peluang usaha untuk masyarakat luas.”
Bupati Banyumas, Ir. H. Achmad Husein
Sedangkan dalam sesi talkshow hadir narasumber di antaranya paparan sharing session dari Bupati Banyumas, Ir. H. Achmad Husein yang membawakan topik: Inovasi Teknologi Lokal Pengolahan Sampah yang Bernilai Ekonomis Tinggi di Kabupaten Banyumas melalui Program “Sumpah Beruang”. Dilanjutkan paparan Vice President BD SE Asia, Tomra Sorting Gmbh Germany, Keith Bambang Indrawan membahas teknologi biomass dalam pengolahan sampah dengan konsep zero waste & zero emission. Serta ada paparan dari Founder Generation Foundation Muhammad Bijaksana Junerosano yang menyampaikan paparan menarik tentang “Mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular melalui Peluang Bank Sampah,” serta paparan dari Triyono Prijosoesilo, Direktur Public Affairs and Communication PT. Coca Cola Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (ASRIM) terkait topik: Teknologi Daur Ulang Sampah Plastik di Lingkungan Industri Food & Beverage (FB) melalui Kerjasama dengan Dynapack Asia dalam pembangunan pabrik plastic daur ulang.
Sebagai penanggap dalam kegiatan diskusi adalah Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, sekaligus Wakil Ketua Umum Apkasi.
Di akhir kegiatan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang membacakan Laporan dan Rekomendasi atas Dialog Nasional sekaligus penyampaian rencana Penyelenggaraan International Expo mengenai Sampah pada tahun 2023: Indonesia International Waste Technology Expo & Forum 2023 (WTT23). (*)
