Jakarta, Apkasi.org. Dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial sekaligus memastikan otonomi daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama sejumlah asosiasi pemda lainnya melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/05/2025). Pertemuan ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan langkah strategis untuk membuka ruang dialog lebih cair antara pusat dan daerah.
[Dewan Pengurus Apkasi melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto di Kantor KSP Jakarta, Kamis (22/5/2025). Foto: Humas KSP]
Di ruang rapat KSP, Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menyambut hangat delegasi Apkasi. “Ini langkah awal silaturahmi yang kami harap bisa melahirkan kontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya. Putranto menegaskan, KSP siap menjadi jembatan jika ada kendala koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah. “Tugas kami memastikan tidak ada lagi kebijakan yang tumpang-tindih atau justru berbenturan di lapangan,” tambahnya.
Apkasi Siap Kawal Program Strategis Prabowo
Mochamad Nur Arifin, Pjs Ketua Umum Apkasi yang akrab disapa Cak Ipin, memimpin delegasi yang didampingi Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang. Dalam kesempatan itu, Cak Ipin mengundang Putranto untuk hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara.
[Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Pjs. Ketua Umum Apkasi Mochamd Nur Arifin didampingin Waketum Joune Ganda dan Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang menerima cinderamata dari Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto saat audiensi di Kantor KSP Jakarta, Kamis (22/5/2025). Foto: Humas KSP]
“Kami berharap Bapak bisa memberikan arahan di hadapan para bupati. Rekomendasi dari Munas ini nantinya akan menjadi panduan wajib bagi anggota Apkasi,” tegas Cak Ipin. Ia juga menegaskan komitmen Apkasi mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Usai audiensi, Cak Ipin mengungkapkan bahwa diskusi difokuskan pada hambatan di daerah dalam mendukung program presiden. “Otonomi daerah bukan soal berebut kewenangan, melainkan memperkuat sistem presidensial,” ujarnya. Ia mengutip Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan otonomi seluas-luasnya. “Kita butuh kreativitas dalam mengelola negara, dan itu hanya bisa terjadi jika daerah diberi keleluasaan,” tambahnya.
Apkasi: Wadah Aspirasi Pemerintah Kabupaten
[Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Waketum Joune Ganda didampingi Pjs Ketua Umum Mochamad Nur Arifin dan Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang memberikan cinderamata Apkasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto saat audiensi di Kantor KSP Jakarta, Kamis (22/5/2025). Foto: Humas KSP]
Joune Ganda, Bupati Minahasa Utara, menilai pertemuan ini membuktikan posisi strategis Apkasi. “Melalui asosiasi ini, aspirasi daerah bisa tersampaikan dengan baik, termasuk kendala-kendala di lapangan,” ujarnya. Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia untuk terus mendukung Apkasi sebagai wadah komunikasi efektif dengan pusat.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa era Prabowo-Gibran serius membangun kolaborasi pusat-daerah yang lebih solid. Jika koordinasi seperti ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan melihat percepatan pembangunan yang lebih merata—tanpa lagi dikotomi “Jakarta vs daerah”. (*)
