Kemensos telah menetapkan 74 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai menjadi nontunai, yaitu melalui warung nontunai (Program e-Warung), agar bantuan sosial (bansos) tak diselewengkan.
(Berita: PosKota. Foto: HumasMalangKota. Tampak Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dengan di dampingi oleh Wakil Walikota Malang, Drs. Sutiaji pada peluncuran Layanan e-Warung KUBE – PKH Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), di Jalan Ikan Tombro kelurahan Tunjung Sekar pada hari Senin (27/6/16)
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perubahan mekanisme itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sekaligus meningkatkan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyaluran dana PKH agar tidak diselewengkan.
“Jadi, ini sebenarnya arahan Presiden (Jokowi), seluruh dana bansos itu diarahkan untuk dilakukan secara nontunai. (Program e-Warung) Supaya efisien, masyarakat tidak mengantre. Lalu, menghindarkan adanya pemotongan (penyelewengan),” ujar Khofifah, Senin (11/7).
Saat ini dana PKH dari Kementerian Sosial yang sudah turun sebesar Rp 1,6 triliun. Jika diserahkan secara tunai, dikhawatirkan terjadi antrean dan tidak efektif, khususnya bagi penerima dana PKH.
Untuk itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sudah membuat layanan e-warung atau warung nontunai pertama di Malang, Jawa Timur melalui kartu ‘BISA’.
E-warung itu, lanjutnya, dikelola Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program PKH Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera Nasional di Malang. Peresmiannya sudah dilakukan pada 27 Juni 2016.
“Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia dan melalui kartu BISA yang difasilitasi BNI, pemberdayaan fakir miskin menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud,” kata Mensos.
Ditegaskan, dengan adanya program itu indikasi pemotongan bantuan sosial tidak akan terjadi karena dana langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan. Dengan menggunakan kartu BISA dari BNI, dana tersebut akan diterima langsung penerima bantuan.
Bantuan sosial, diakuinya memiliki banyak fungsi. Di antaranya sebagai tabungan yang sekaligus dapat digunakan untuk berbagai transaksi nontunai lain.
“Pada tahun ini pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial PKH secara keseluruhan sebesar Rp9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp12,7 triliun pada 2017. Adapun untuk bantuan beras sejahtera senilai Rp21,9 triliun,” jelas Khofifah. (*)
