United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac) telah menyelenggarakan 6th Congress di Jeollabuk-Do Korea Selatan, selama empat hari dari 5-8 September 2016. UCLG Asia Pacific adalah asosiasi pemerintah daerah di wilayah Asia Pasifik.
(Foto: Istimewa)
UCLG Aspac dulu embrionya adalah World Mayors Forum. Di Asia Pacific diikuti hampir semua negara, contoh di Asia Tenggara, ada Vietnam, Kamboja, Malaysia, Philippines, Indonesia, di Asia Timur ada Jepang, Cina dan Korea, di Asia Selatan ada India, Nepal, Bangladesh dan Pakistan.
Program kerja inti UCLG sendiri adalah menggalang kekuatan antara pemerintah daerah, karena pembangunan pada esensinya dimotori oleh pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dengan United (bergabung atau bersatu), maka isu-isu yang dihadapi pemerintah daerah bisa dibahas lebih baik lagi, dan diperjuangkan sebagai satu suara kuat untuk mendapat dukungan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah pusat, organisasi internasional, dunia usaha dan masyarakat dunia.
Menarik digarisbawahi dari hasil UCLG Congress ini, yakni perjuangan dalam hal penerapan Sustainable Development Goal (SDG) dengan motor pemerintahan daerah, serta menaruh dimensi culture untuk melengkapi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan hadirnya Apkasi dalam kepemimpinan UCLG ASpasc, kita turut memperjuangkan “The New Rural Paradigm“, di mana keterkaitan kota-desa harus diperjuangkan salah satunya dengan pengembangan intermediary cities.
Di Congress ini telah terpilih kepemimpinan baru untuk periode 2016-2018. Gubernur Jeju Korea Selatan terpilih kembali sebagai President UCLG. Delegasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang diwakili Bupati Trenggalek Dr. Emil Dardak selaku Wakil Ketua Umum yang turut membidangi kerjasama internasional, awalnya menargetkan masuk di kursi Executive Bureau untuk mewakili wilayah Asia Tenggara sesuai nominasi yang diperoleh. Tadinya ada 4 kursi yang diperebutkan oleh 13 nominasi untuk Executive Bureau di UCLG Aspac, ternyata dalam pleno dibuka kursi yang lebih tinggi yaitu satu kursi Co-President untuk mewakili Southeast Asia.
Dalam prosesnya, Bupati Trenggalek sebagai Wakil Apkasi serta walikota salah satu kota di wilayah Metro Manila mewakili League of Cities Philippines (LCP), bersaing untuk menjadi co-President. Melalui campaign speech dan lobby, termasuk dengan negara Cambodia dan Vietnam di antaranya, akhirnya mereka melihat speech Bupati Trenggalek yang paling prospektif untuk kemajuan UCLG ASPAC dan subregion Asia Tenggara.
Bupati Trenggalak awalnya masuk nominasi Executive Bureau karena memang Apkasi ingin lebih aktif di UCLG Asia Pacific maupun dunia, dengan harapan bisa memperjuangkan keberadaan pemerintah kabupaten di Indonesia sebagai penentu arah kebijakan pemerintahan daerah di Asia Pacific dan dunia. Sebagai wakil ketua umum dengan salah satu tugas koordinasi ketua bidang kerjasama luar negeri, dan karena dianggap punya pengalaman di lembaga internasional seperti Bank Dunia, atau saat menjadi panelis di berbagai forum infrastruktur internasional, maka Emil Dardak diminta mewakili Apkasi di event UCLG 6th Congress ini.
Jadi ada dua tingkatan komite yang diincar yaitu Asia Pasifik dan UCLG Dunia (UCLG World). Berdasarkan hasil rapat konsolidasi di Congress Asia Pacific, sejauh ini nominasi Apkasi untuk UCLG tingkat dunia berlangsung lancar, di mana Apkasi bersama dengan Philippines, Vietnam, Cambodia dan Thailand masuk ke Executive Bureau UCLG tingkat dunia.
Seperti diketahui, DKI Jakarta sebagai sekretariat UCLG Asia Pacific juga ikut masuk dengan status sebagai tuan rumah UCLG Asia Pacific yang memang sudah diwarisi sejak zaman Presiden Soeharto sebagaimana Indonesia jadi tuan rumah sekretariat ASEAN dulu. Maka Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, juga akan masuk ke salah satu Executive Bureau di UCLG World.
Ini akan menunggu diresmikan di UCLG World Congress di Bogota, Colombia, pada tanggal 12-15 Oktober mendatang, dilanjutkan World Mayors Assembly di Quito, Ecuador pada tanggal 16 Oktober sebagai rangkaian kegiatan Habitat-3.
Di UCLG Asia Pacific, Gubernur DKI Jakarta juga sebagai tuan rumah sekretariat UCLG Aspac, dapat kursi co-president dengan status host. Hal ini sempat membuat sulit karena Apkasi sebagai wakil Indonesia dipandang akan membuat dominasi Indonesia di kepemimpinan UCLG Aspac. Namun demikian, ternyata para perwakilan dari Asia Tenggara menyatakan secara terbuka bahwa mereka terkesan dengan paparan visi misi Apkasi, sehingga mereka tetap memilih Apkasi ketimbang negara lainnya untuk mewakili Asia Tenggara.
Konsep Apkasi dan Pemkab sebagai pejuang rural-urban linkage yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan humanis bagi desa dan kota dianggap penting untuk Asia Tenggara.
Jadi dengan asosiasi Pemkab yang notabene mewakili wilayah urban dan rural, masuk di kepemimpinan Co-Presidency UCLG ASPAC, kita bisa mendorong agenda pembangunan desa-kota yang lebih sinergis di tingkatan Asia Pacific bahkan dunia. Dan ini akan melancarkan upaya mendorong kebijakan pemerintah pusat dan stakeholder pembangunan lainnya termasuk lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional agar fokus ke rural-urban linkage.
Dengan memperkuat kedudukan kebijakan kota intermediary di tingkat internasional, kita bisa turut mengarahkan tren pembangunan wilayah untuk mengapresiasi keberadaan kabupaten-kabupaten seperti salah satunya adalah Trenggalek. Di mana perhatian dunia selama ini cenderung fokus ke kota besar dan metropolitan, padahal tren kedepan, masyarakat pedesaan punya tuntutan hidup yang berbeda, dan tidak bisa dipaksakan harus memilih ekstrim kiri atau kanan dari segi akses ke urban amenities (kenyamanan yang setara kota).
Dengan perkembangan IT, hal ini dimungkinkan jika dipadukan dengan strategi pengembangan kota intermediary. Inilah yang kita lakukan agar Trenggalek bisa maju, dengan turut mengefektifkan peran kota intermediary sebagai motor diversifikasi ekonomi ke arah hilir, seperti kota baru maritim Prigi, dan kota jasa perdagangan Panggul serta peran-peran kota kecamatan sebagai channel logistik dan distribusi barang konsumsi penduduk serta pelayanan. (*)
