Peristiwa kekerasan kemanusiaan yang menimpa Rohingya tek pelak menyedot perhatian dunia. Di tengah kritik mengecam krisis kemanusiaan di Negara bagian Rakhine, Myanmar, Indonesia menjadi salah satu otoritas yang merespon aktif dan cepat. Sejak konflik meletus di Rakhine, Indonesia tampil cepat membantu korban sekaligus mencari solusi guna meredakan ketegangan yang terjadi.
(Emil Dardak, kedua kiri, saat menjadi delagasi Apkasi di 6th UCLG Aspac Congress 2016 di Jeollabuk-do, Korea Selatan, 5-8 September 2016)
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pun menyatakan prihatin dan menyerukan penanggulangan secara cepat atas krisis kemanusiaan yang dialami komunitas muslim Rohingya, Myanmar. Sikap resmi itu disampaikan Wakil Ketua Umum Apkasi Bidang Hubungan Internasional Emil Elestianto Dardak yang juga Bupati Trenggalek, Jawa Timur. “Krisis kemanusiaan di Rohingya akhir-akhir ini sungguh mengusik perhatian kita semua, termasuk saya selaku pribadi maupun Apkasi,” kata Emil di Trenggalek yang secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah RI dalam menyikapi konflik di Myanmar. “Bu Menlu saja juga sudah langsung ke sana. Kita apresiasi langkah proaktif pemerintah pusat terkait hal ini,” ujarnya.
(Emil Dardak, saat menjadi delagasi Apkasi di 6th UCLG Aspac Congress 2016 di Jeollabuk-do, Korea Selatan, 5-8 September 2016)
Emil menegaskan Apkasi dalam hal ini tidak melakukan aksi sendiri, melainkan mendukung langkah pemerintah pusat. Namun bagi para anggota Apkasi tentu memiliki hak masing-masing untuk mengekspresikan pandangannya. “Semoga aksi-aksi di daerah tidak mengarah ke aspek keagamaan tapi lebih ke aspek kemanusiaan,” harap Emil.
Sebagai Wakil Presiden Asosiasi Pemda Asia Pasifik atau United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac), Emil menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang diakui PBB, UCLG Aspac menghormati dan mendukung langkah PBB menerjunkan dan menyegarkan kepemimpinan di tim evaluasi aspek HAM. “Semoga tim yang dipimpin Bapak Marzuki Darusman bisa bekerja efektif,” jelas pria yang juga satu almamater di Oxford University dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.
(Emil Dardak, kedua kiri, saat menjadi delagasi Apkasi di 6th UCLG Aspac Congress 2016 di Jeollabuk-do, Korea Selatan, 5-8 September 2016)
Sebelumnya Emil Dardak sempat menegaskan bahwa sebagai sesama alumni Oxford, dirinya tidak serta merta membela Aung San Suu Kyi. “Beliau sebagai peraih Nobel Perdamaian tentu merupakan alumnus kebanggaan kampus kami. Bahkan di buku wisuda saya saja ada profil beliau. Tetapi dalam hal ini, saya secara pribadi sama sekali tidak membela beliau,” tegas Emil yang barusan menyelesaikan gelar master keduanya dari salah satu universitas terbaik dunia itu.
Emil merujuk kepada pemberitaan bahwa menteri luar negeri Inggris, Boris Johnson bahkan sudah mendesak Aung San Suu Kyi mengambil sikap tegas, dan beberapa peraih nobel juga telah menyatakan sikap keras terhadap Aung San. Saat ditanya soal sikap resmi Universitas Oxford, Emil mengatakan itu wewenang pihak universitas walau Emil memandang sikap resmi Menlu Inggris kemungkinan memiliki pengaruh kepada sikap dari pihak universitas, tempatnya mengenyam pendidikan dan mendapat gelar master, sama seperti Aung San Suu Kyi. (*)
