Untuk Ketiga Kalinya, Kabupaten Tanah Bumbu Kembali Raih Opini WTP

Berdasarkan hasil laporan pengelolaan keuangan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), tahun ini kembali berhasil meraih prestasi opini Wajar Tanpa  Pengecualian (WPT) dari Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pemkab Tanah Bumbu Kembali Raih Opini WTP

(Berita/Foto: Merdeka)

Penghargaan prestasi WTP, diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Yuliandra Tri Kusumo Nugroho, kepada Wakil Bupati Tanbu H. Sudian Noor, di Kota Banjarbaru, Senin (30/5) kemarin.

“Prestasi WTP tahun ini adalah ketiga kalinya diraih oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama tiga tahun berturut – turut, ” kata Yuliandra Tri kusumo Nugroho, saat memberi sambutan dalam acara penyerahan penghargaan opini WTP tersebut.

Menurut Yuliandra , penghargaan yang sama, juga diberikan kepada pemerintah kabupaten lain yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Balangan, yang tahun ini juga sama – sama berhasil mempertahankan prestasi opini WPT selama tiga kali berturut – turut.

Untuk kabupaten lain yang  dapat mempertahankan prestasi WTP dua tahun secara berturut –turut, yaitu kabupten Tapin dan Kabupaten Tabalong.

Sedangkan kabupaten yang berhasil tahun ini menaikan prestasi opininya dari  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP menurutnya,  adalah  Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Kotabaru.

Penghargaan prestasi WTP, diberikan oleh BPK atas dasar hasil pemeriksaan laporan sistem pengelolaan keuangan daerah, yang sebelumnya disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berbasis Akrual. Pengelolaan sistem keuangan ini, berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yang berbasis  Cash Toward Acrual (CTA).

Sistem pengelolan keuangan berbasis  Akrual, saat ini memang diwajibkan bagi setiap pemerintah daerah. Sistem ini dianggap lebih banyak memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, maupun dalam hal pengembangan profesi akuntansi, dibandingkan dengan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis kas.

Sistem pemeriksaanya pun dilakukan oleh BPK, disesuaikan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN).” Berdasarakan standar pemeriksaan tersebut, akhirnya BPK menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2015, telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan layak mendapatkan prestasi opini WTP, ” pungkasnya. (*)

About Humas 485 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org