Terapkan Manajemen Pemerintahan Berbasis Publik, Bojonegoro Diakui Dunia

Apkasi.org. Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan Tbilisi di Georgia.

OGP-Indonesia

(Sumber Berita/Foto: Kompas dan Opengovpartnership.org)

Kabupaten Bojonegoro terpilih bersama 15 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar. “Kami memastikan jajaran kami akan solid menjamin keterbukaan dan partisipasi publik pada Pemkab,” kata Bupati Bojonegoro Suyoto di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagio mengapresiasi terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka. “Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, keterbukaan hanya bersifat parsial,” tutur Sugeng sambil menambahkan reformasi keterbukaan birokrasi harus diikuti 400-500 pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia.

Berikut adalah Pioner OGP

  1. Austin, United States
  2. Bojonegoro, Indonesia
  3. Buenos Aires, Argentina
  4. Elgeyo Marakwet, Kenya
  5. Jalisco, Mexico
  6. Kigoma, Tanzania
  7. La Libertad, Peru
  8. Madrid, Spain
  9. Ontario, Canada
  10. Paris, France
  11. Sao Paulo, Brazil
  12. Scotland, United Kingdom
  13. Sekondi-Takoradi, Ghana
  14. Seoul, South Korea
  15. Tbilisi, Georgia

Manajemen Pemerintahan Berbasis Publik

Saat pertama kali Bupati Bojonegoro Suyoto membuat manajemen pemerintahan berbasis partisipasi publik, ia mendapat banyak pesan singkat pengaduan warga Bojonegoro. Manajemen pemerintahan berbasis publik memang menjadikan laporan dan pengaduan warga untuk membahas suatu permasalahan di Bojonegoro.

Pengaduan diharapkan membuat pemerintahan daerah memahami langsung suatu masalah. Hingga kemudian, pemerintah daerah bekerja sama dengan warga untuk mencari solusi. Namun, Suyoto kaget mengetahui amarah warganya ketika mengadukan banyak hal. “Saya suruh mereka bicara di dialog publik supaya banyak orang dengar. Ketika dialog banyak orang marah-marah,” kata Suyoto, Kamis (14/4/2016).

Kang Yoto, panggilan akrab Suyoto, menerima pengaduan warga dari berbagai sumber. Di antaranya melalui pesan singkat, radio, dan internet. Ia dapat memantau secara langsung melalui telepon genggamnya. “Kami punya manajemen berbasis partisipasi publik. Setiap Hari Jum’at kami review semua pengaduan warga,” tuturnya.

Keterbukaan Kang Yoto membuat warga percaya kepadanya. Kemarahan warga perlahan menghilang. “Lama-lama orang tidak berdebat, kemudian berusaha saling memahami kesulitannya dan mencari pemecahan masalah bersama,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama Kota Seoul di Korea Selatan dan Tbilisi di Georgia. Kabupaten Bojonegoro terpilih bersama 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar.

Apa yang Dilakukan Pemkab Bojonegoro?