Semangat pemerintah untuk menggenjot kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi lahan memang masih menimbulkan tanda tanya. Di satu sisi klaim Pemerintah yang mengaku memiliki 12,7 juta hektare lahan yang ada dalam penguasaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 9 juta hektare di Kementerian Agraria dan Tata Ruang memang menjanjikan untuk diolah menjadi lahan produktif. Namun di sisi lain, redistribusi lahan dikhawatirkan hanya akan jatuh ke tangan individu-individu yang justru jauh dari semangat awal redistribusi lahan.
(Tampak Sekjen Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) saat menjadi narasumber di program Economic Challeges di salah satu televisi nasional, Selasa (21/3/17).
Praktek terbaik dan pengalaman Kabupaten Bantaeng dalam mengembangkan hutan sosial menarik untuk dipelajari. Menurut Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, yang menjadi narasumber program Economic Challenges di salah satu televisi nasional, masyarakat pada dasarnya memiliki kearifan sendiri. Karena hutan menjadi tempat tinggal dan sekaligus penghidupan mereka, masyarakat bisa mengatur untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. “Karena itu, di Bantaeng, lahan hutan tidak dibagi-bagikan. Hutan itu tetap milik negara dan masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkannya saja. Pemerintah daerah hanya menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi, agar pengelolaan hutan sosial bisa optimal,” ujar Sekjen Apkasi ini.
Sementara itu menurut Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group, apa yang diterapkan di Bantaeng hampir mirip dengan apa yang dilakukan Jepang. ‘Negeri Sakura’ tidak pernah melakukan redistribusi lahan kepada warga. Negara tetap menguasai lahan agar tidak bisa dipindahtangankan. Masyarakat dipersilakan memanfaatkannya sesuai dengan rencana besar ekonomi yang ingin dicapai negara. Karena itu, dalam dialog Economic Challenges pekan lalu, muncul pemikiran bukan redistribusi lahan untuk siapa, melainkan redistribusi lahan untuk apa. Lebih baik lahan yang dimiliki negara dimanfaatkan sesuai dengan arah pembangunan ekonomi yang hendak dituju.
Kalau melihat profil masyarakat Indonesia, imbuh Suryopratomo, kelompok masyarakat yang paling miskin ialah petani. Hampir 50% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Ia menambahkan, “Kebutuhan paling mendesak yang perlu kita penuhi ialah komoditas pertanian. Atas dasar itu, akan lebih optimal apabila redistribusi lahan difokuskan untuk pembangunan pertanian. Dengan cara itu, warga bisa ikut terlibat. Produk yang dihasilkan pun akan bisa memenuhi kebutuhan rakyat.”
Suryopratomo yakin kalau itu bisa berjalan baik, otomatis pendapatan masyarakat akan meningkat dan kesenjangan yang menjadi akar persoalan sekarang bisa ikut dipecahkan. “Redistribusi lahan hanya akan bisa berhasil apabila negara hadir untuk mengarahkan dan mengawasinya dengan saksama. Kearifan lokal harus dioptimalkan agar tidak timbul gesekan dan kesalahpahaman dalam melakukan redistribusi lahan,” tuturnya. (*)
