Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, kembali memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2015. Pencapaian ini diraih dua kali berturut turut.
Di sisi lain, prestasi yang diraih ini tak lepas dari upaya keras yang dilakukan Pemkab Lahat dalam memperbaiki pelaporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, peningkatan SDM pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(Berita/Foto: SriwijayaPost. Tampak Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai, SE, ketiga dari kanan, bersama bupati dan walikota lainnya foto bareng usai menerima hasil pelaporan dan menerima WTP)
“Tentu pencapaian yang kita dapat sebagai mana tujuan penghargaan WTP akan membuat kita semakin semangat untuk lebih baik lagi. Teristimewa pencapaian ini kado untuk kabupaten lahat yang kini berusia ke-147. Tidak muda bagi kabupaten tua bisa meraih WTP tapi alhamdulillah Lahat bisa,”ungkap Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Riva’i, SE usai menerima penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 di gedung Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) di Palembang, Selasa (31/5).
Aswari memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh SKPD seperti halnya Dinas PPKAD sehingga supremasi tertinggi di bidang pelaporan keuangan bisa kembali diraih. Dirinya berharap pencapaian tersebut bisa menjadi motivasi agar pengelolaan keuangan daerah yang terus transparans dan akuntabel tetap terjaga. “Kita bertekad agar terus bisa memberikan yang terbaik dan berbuat yang terbaik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Lahat,” tegas Aswari.
Sementara itu Kepala Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lahat, H. Haryanto, SE, MM mengatakan selain soal pelaporan keuangan ini pihaknya juga fokus terhadap peningkatan SDM pegawai seperti pembentukan suatuan tugas berbasis akrual. Di bidang pelayanan diciptakan pelayanan satu pintu selain memudahkan bagi masyarakat yang akan berurusan juga untuk mencegah terjadinya korupsi dan pungli oleh pegawai.
“Kita baru saja menyelenggarakan uji kompetensi bagi pegawai PKAD untuk menjaring pegawai yang profesional dan punya integritas. Yang kita lakukan tersebut tidak lepas agar sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” imbuh Haryanto. (*)
