Untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan dengan baik, ada 5 tolok ukur yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, inflasi, dan masalah kesenjangan. Khusus dalam hal meningkatkan peran pengendalian inflasinya ini, Apkasi mendukung penuh inisiatif Bank Indonesia (BI) Institute bersama Lemhanas yang akan menyelenggarakan pembekalan kepada para Kepala Daerah Kabupaten/Kota selama tiga hari yang dikemas dalam ‘Spiritual-Economic Leadership Forum‘ di Jakarta, akhir Agustus 2016.
(Foto: Humas Apkasi)
“Bank Indonesia Institute kini memiliki visi tidak hanya menyiapkan SDM-SDM untuk internal saja, namun kami juga berperan aktif untuk menyiapkan leader-leader di luar intitusi,” demikian penjelasan A. Farid Aulia, Dekan BI Institute dalam kunjungannya ke Kantor Sekretariat Apkasi, di Jakarta (19/7/16). Atas dasar inilah, BI Institute aktif mengajak berbagai pihak yang salah satunya melalui Lemhanas dan Apkasi.
Farid menambahkan melalui pembekalan ini diharapkan kepala daerah memiliki wawasan yang lebih luas dan ikut memberikan kontribusi dalam menekan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Hal ini penting karena sumbangsih inflasi daerah terhadap inflasi nasional cukup signifikan. Sementara itu Eddy Rusminandar, Kabag Kerja Sama Lemhanas menambahkan dari sisi konten, pihaknya akan memperkaya dari sisi kebangsaan sehingga para kepala daerah memiliki pandangan yang komprehensif.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Apkasi, Nurdin Abdullah menyambut baik kerja sama ini. Nurdin yang juga adalah Bupati Bantaeng jelas merasakan bagaimana teman-teman bupati di daerah sangat mengharapkan pembekalan semacam ini. Nurdin menyarankan dalam pembekalan ini dimasukkan unsur spiritual sehingga dalam pengambilan keputusan, kepala daerah bisa menimbang secara matang dari berbagai aspek untuk menghasilkan output kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak.
Pembekalan bagi para kepala daerah ini, rencananya akan direalisasikan pada akhir Agustus 2016. Dengan pertimbangan efektif dan efisiennya di dalam kelas pembelajaran, peserta pembekalan akan dibatasi sekitar 40-50 kepala daerah. Jika pesertanya banyak, akan dibuatkan beberapa kali angkatan (batch) sehingga tujuan dari kegiatan ini akan lebih tepat sasaran. (*)
