Jakarta, Apkasi.org. Untuk menampung aspirasi suara daerah khususnya para Bupati terkait pemotongan masa jabatan sebagai kepala daerah, Apkasi menggelar rapat konsultasi bagi Anggota/Dewan Pengurus Apkasi dengan Penasehat Khusus Apkasi yang berlangsung secara daring, Kamis (21/12/2023).
[Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya. Foto: Humas Apkasi]
Rapat dipimpin oleh Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan melalui Zoom Meeting dari Kantor Bupati Dharmasraya dan hadir secara luring di Kantor Apkasi Jakarta Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang bersama narasumber utama Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman dengan moderator Kepala Divisi Program Apkasi Syaifuddin Ch Kai. Kedua narasumber memberikan pandangan dan pendapatnya menurut perspektif UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah.
Dalam kesempatan rapat daring yang mengangkat tema “Menyikapi Masa Bhakati Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemda” ini, Sutan Riska mengajak para anggota dan Dewan Pengurus untuk memberikan masukan terkait dengan pemotogan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak pada 2020 yang langsung ditanggapi oleh Waketum Apkasi Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek) dan Bupati Malaka Dr. Simon Nahak. Hasil dari rapat konsultasi ini, Sutan Riska akan mengundang Anggota/Dewan Pengurus Apkasi untuk membahas lebih detil serta rencana aksi tindak lanjut dalam pertemuan luring di Kantor Apkasi di Jakarta, awal Januari 2024 mendatang. (*)
