Program KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dari Kementerian Kesehatan segera mendapat dukungan Apkasi. Secara eksplisit, Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming, mendukung penuh program ini ketika mendapat kunjungan Direktur Pendidikan Penyakit Tidak Menular (PPTM) Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ekowati Rahajeng dan Ketua Aliansi Bupati/Walikota Peduli KTR, dr. Hasto Wardoyo, yang juga Bupati Kulonprogo. Pertemuan yang diadakan di Kantor Apkasi ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Apkasi, Nurdin Abdullah dan Direktur Eksekutif Apkasi, Mercy Luvina Deswanty.
Pada intinya, Dr. Ekowati Rahajeng dan dr. Hasto Wardoyo, meminta dukungan Apkasi untuk sosialisasi program ini di daerah. “Harapan kami, dengan bahaya rokok yang sangat dekat dengan masyarakat, khususnya perokok pasif, ada aturan-aturan di daerah tentang larangan merokok. Seperti di lingkugan sekolah, tempat ibadah, tempat umum dan kantor,” jelas Dr. Ekowati Rahajeng.
dr. Hasto Wardoyo juga menambahkan, dalam jangka panjang, apabila program ini dijalankan, akan mengurangi jumlah perokok. Ini akan mempengaruhi biaya kesehatan yang ditanggung daerah, termasuk BPJS. “Pada dasarnya, program ini sebagai preventif bagi anak-anak dan remaja. Kalau yang sudah merokok, sudah sulit dipengaruhi. Konsentrasi kita adalah mengurangi perokok baru,” terang Bupati Kulonprogo ini.
JOIN PROGRAM
Mendengar hal itu, Ketum Apkasi mendukung penuh program KTR. Ketum hanya meminta, permasalahan ini harus dituntaskan secara komprehensif. “Kalau bisa, Kementerian Kesehatan memaparkan data-datanya dihadapan para bupati sehingga mereka tergugah. Alangkah baiknya kalau saat ini Apkasi dan Kementerian Kesehatan join program dulu sehingga programnya terus jalan. Karena, kabupaten-kabupaten penghasil tembakau atau rokok anggota Apkasi kami fasilitasi juga. Solusi untuk ini yang harus kita dapatkan bersama,” jawab Ketum Apkasi.
“Sebagai orang yang tidak merokok, tentu saya mendukung penuh program ini. Namun, karena Apkasi ini organisasi dan anggotanya 416 kabupaten, rasanya perlu pemaparan lebih jauh, menggunakan data-data, melihat sisi positif dan negatifnya, jangan sampai Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Apkasi, tapi tidak maksimal dalam pelaksanaanya dan banyak daerah yang tidak mendukung,” jelas Mardani.