Beragamnya dinamika pembangunan nasional yang tercermin di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, meneguhkan Apkasi untuk lebih memantapkan fungsi dan perannya sebagai mitra strategis pemerintah pusat. Dasar inilah Apkasi menggelar Rapat Dewan Pengurus (RDP) Tahun 2018, bertempat di Jakarta, Kamis (08/3/2018).
Dihadiri sekitar 50-an kepala daerah maupun wakil dari pemerintah kabupaten, acara yang sedianya diawali dengan kegiatan Ministrial Forum yang menghadirkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun urung karena ada panggilan dari Istana Wakil Presiden sehingga dilanjut dengan agenda RDP.
(Tampak suasana penjemputan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo oleh para pengurus Apkasi di lobby Sahid Sudirman Center, Jakarta, Kamis (08/3/2018) yang akhirnya urung datang karena harus memenuhi panggilan dari Wakil Presiden RI. Foto: Humas Apkasi)
RDP dimpimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu) didampingi Sekretaris Jenderal Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) dan Prof Ryaas Rasyid selaku Penasehat Khusus Apkasi. Dalam pengantarnya, Mardani menyampaikan permohonan maaf bahwa Apkasi Ministrial Forum tidak jadi terlaksana karena Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendadak tidak hadir. “Hingga jam 8 pagi kami masih menerima konfirmasi Pak Menteri sedang menuju kantor Apkasi, dan kami sebagian Dewan Pengurus sudah turun di area lobby untuk bersiap menyambut, namun mendadak ada telepon dari Pak Wakil Presiden sehingga Pak Menteri harus putar balik kembali. Ada baiknya kegiatan ini dijadwal ulang kembali,” lapor Mardani ke para peserta rapat sekaligus memberikan usulan.
(Tampak Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu/tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng/kanan) dan Prof Ryaas Rasyid selaku Penasehat Khusus Apkasi saat memimpin jalannya RDP Apkasi 2018, Kamis (08/3/2018). Foto: Humas Apkasi)
Hal lain yang disampaikan Mardani, bahwa pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di akhir tahun bisa segera ditindaklanjuti untuk teknisnya apakah dalam kegiatan tersendiri ataukah disatukan dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkasi yang akan berlangsung berbarengan dengan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2018 dengan penambahan narasumber dari Jaksa Agung dan Kapolri. “Terkait penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo, tahun ini sebenarnya kami menginginkan tetap dilaksanakan di Jakarta Convention Center, tapi karena berbarengan dengan Asia Games dan JCC tidak boleh digunakan, maka alternatifnya kegiatan tersebut akan digelar di ICE BSD City. Di samping itu karena tahun ini banyak sekali anggota Apkasi yang menggelar Pilkada, maka dirasa perlu diadakan penyegaran di tubuh organisasi dengan melakukan perombakan pengurus yang waktunya setelah acara Rakernas,” imbuh Mardani.
Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah menambahkan bahwa terkait dengan kegiatan Rakernas Apkasi, dewan pengurus akan segera merumuskan langkah-langkah kongkretnya. “Kita akan segera melayangkan surat untuk audiensi dengan Bapak Presiden, sekaligus menagih janji Presiden yang akan melakukan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali,” tutur Nurdin.
(Tampak suasan RDP Apkasi 2018, di Ballroom Apkasi, Jakarta, Kamis (08/3/2018). Foto: Humas Apkasi)
Sementara itu Prof Ryaas Rasyid memberikan semangat kepada para Bupati untuk tetap menjalankan tugasnya sehari-hari. “Memang tidak mudah bagi para kepala daerah yang tiap hari direcoki dengan berita-berita yang bisa menganggu konsentrasi. Misalnya saja seperti kita baca bersama ada berita di Pilkada tahun ini 300-an transaksi mencurigakan yang bersumber dari PPATK. Juga maraknya kasus operasi tangkap tangan, ini menuntut para kepala daerah harus tetap waspada namun kinerja tidak boleh turun. Kepala daerah juga dituntut untuk bisa menjaga keutuhan bangsa ini di tengah-tengah maraknya isu-isu negatif yang kerap menjadi bumbu di setiap Pilkada maupun Pilpres. ” imbuh Prof Ryaas.
Atas masalah-masalah yang memang dihadapi oleh para kepala daerah, cukup beragam tanggapan dari para pengurus lainnya. Wakil Ketua Umum Apkasi Umbu Sappi Pateduk yang juga Bupati Sumba Tengah setengah mengeluh dengan situasi sekarang ini. Ia berujar, “Posisi kami saat ini seperti orang yang serba ketakutan. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama agar kami bisa bekerja dengan tenang.”
Hal ini juga langsung disambut oleh Wakil Ketua Umum Apkasi Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias) yang mana ia setuju untuk mengundang KPK ke kantor Apkasi untuk menjelaskan bagaimana KPK memiliki mekanisme kerja yang bisa dijadikan pegangan bagi para kepala daerah.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Koordinator Regional Bali, NTB dan NTT Najmul Akhyar (Bupati Lombok Utara) sepakat menyoroti masalah pola penggangaran daerah. “Kiranya perlu dibahas dalam Ministrial Forum masalah TP4D agar tidak terjadi kekeliruan perencanaan dan penggaran di daerah,” imbuh Najmul. Sementara itu Bupati Merauke mengingatkan bahwa Apkasi memiliki posisi tawar yang sangat strategis, sehingga jika ada kebijakan atau pernyataan dari kementerian ataupun lembaga-institusi kepada publik yang justru meresahkan para Bupati, kiranya bisa disurati untuk kemudian diminatakan waktu untuk audiensi dan klarifikasi. (*)
