Kotawaringin Timur, Apkasi.org. Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor memimpin rapat Koordinator Wilayah (Korwil) Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (12/05/2022). Kegiatan yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Kotim ini dimaksudkan sebagai konsolidasi organisasi Korwil Apkasi Kalaimantan Tengah sekaligus sebagai persiapan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-14 Apkasi yang rencananya akan digelar di Kabupaten Bogor pada pertengahan Juni 2022.
Dalam rapat ini tampak hadir Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Mong berserta perwakilan dari 13 pemerintah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Hadir juga secara daring Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya), Sekretaris Jenderal Apkasi Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa), Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dari kantor masing-masing. “Ini merupakan rapat koordinasi pertama dan dalam rapat kali ini kami bersama-sama membahas isu-isu strategis di Kalimantan Tengah dan Nasional dan hasilnya akan di sampaikan ke Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Apkasi yang nantinya akan dijadikan bahan Rakernas Apkasi yang akan dilaksanakan di Bogor,” imbuhnya.
Halikin berharap sejumlah usulan yang menjadi rekomendasi di dalam rakor Kowil kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyelesaikan kebijakan atau regulasi yang berdampak pada daerah. “Karena banyak sekali permasalahan yang kami anggap sebagai ketimpangan atau ketidakadilan atas regulasi pusat kepada daerah, khususnya bagi kami di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Halikin lantas memberikan salah satu isu penting adalah terkait kurangnya perhatian pemerintah pusat, terutama terkait Dana Anggaran Umum (DAU) yang diberikan kepada Kalimantan Tengah yang notabene memiliki luasan satu setengah kali lebih luas dibandingkan Pulau Jawa. “Kalimantan Tengah ini memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, sedangkan anggaran yang diterima belum ideal untuk menunjang pembangunan daerah.
Isu lainnya, imbuh Halikin, juga cukup strategis terkait dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang otomatis Kalimantan Tengah akan menjadi daerah penyangga. Ia berujar, “Untuk itu kami berharap pusat memberikan perhatian khusus, paling tidak dari sisi pembangunan infrastruktur.”
“Banyak lagi isu yang kami bahas, total ada 12 isu. Nanti akan kami sampaikan dan kami kawal terus, kami berharap keberadaan Apkasi bukan sekadar nama atau seremoni belaka, tapi sebagai wadah menyuarakan aspirasi dan harapan daerah,” ujarnya bersemangat. Tak lupa Halikin berujar, “Dalam hal ini tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Ketua Umum Apkasi, Sekretaris Jenderal Apkasi, Direktur Eksekutif dan Sekretaris Apkasi Pusat yang telah hadir secara virtual, serta seluruh perwakilan Kepala Daerah yang hadir secara langsung di Kalimantan Tengah.”
Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan
Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang mengikuti rapat dari Kantor Bupati Dharmasraya mengapresiasi langkah Bupati Kotim atas inisiatifnya menggelar kegiatan rapat Korwil Apkasi Kalimantan Tengah. “Terima kasih pak Bupati atas digelarnya rapat Korwil ini, dan mohon maaf kami tidak bisa hadir secara langsung karena rupanya di Kalimantan Tengah ini saat ini sangat ramai sehingga kami tidak bisa terbang ke sana karena tiketnya habis semua. Untuk itu, insya Allah bulan depan saya bersama Sekjen Apkasi dan para pengurus lainnya siap menjadwalkan untuk bisa berkunjung dan bertemu dengan rekan-rekan Bupati di Kalimantan Tengah,” imbuh Sutan Riska.
Sekretaris Jenderal Apkasi Adnan Purichta Ichsan
Sementara itu Sekretaris Jenderal Apkasi Adnan Purichta Ichsan yang juga mengikuti kegiatan ini secara daring dari Kantor Bupati Gowa pun memberikan apresiasi atas semangat rekan-rekan Bupati se-Kalimantan Tengah melalui rapat Korwil. “Memang Apkasi ini harus bisa kita maksimalkan sebagai wadah buat rekan-rekan seperjuangan untuk menyampaikan aspirasi terkait seluruh permasalah yang terjadi di daerah. Banyak permasalahan-permasalahan yang saat ini tengah kita inventarisir, baru setelahnya kita serahkan kepada pemangku kepentingan untuk bisa persoalan-persoalan ini diselesaikan,” tukasnya. (*)
