Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/11). Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming yang juga Bupati Tanah Bumbu berkonsultasi dengan Ketua KPK Agus Rahardjo, wakil pimpinan KPK Basaria Padjaitan dan Saut Situmorang untuk meminta pendampingan kepada pihak KPK. Mardani ditemani oleh para wakil ketua umum Apkasi, masing-masing Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, dan Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/10/17).
(Tampak Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming didampingi para Wakil Ketua Umum Apkasi masing-masing, Emil Dardak (Bupati Trenggalek, Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias), dan Umbu Sappi Pateduk (Bupati Sumba Tengah) saat memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait kunjungan pengurus Apkasi beraudiensi dengan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (03/11/17). Berita: Merdeka/Foto: Humas Apkasi)
Kedatangan rombongan pengurus Apkasi ini selain berkaitan dengan banyaknya sejumlah kepala daerah baik Bupati dan Wali Kota yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu belakangan ini, juga ingin mengundang pimpinan KPK untuk bisa berdialog dengan para bupati dalam perhelatan rapat kerja nasional Apkasi yang rencananya akan digelar Juli tahun depan. Mardani berharap dalam Rakernas Apkasi, pimpinan KPK bisa memberikan pembekalan kepada para bupati agar merasa tenang dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan di daerah masing-masing.
(Tampak suasana audiensi pengurus Apkasi dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (03/11/17). Foto: Humas Apkasi)
“Kita komunikasi secara sehat dengan KPK karena akhir-akhir ini dari gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap sehingga kita meminta masukan kepada KPK untuk meminta data regional kita gimana jalan keluarnya seperti apa. Sehingga ada jalan yang baik,” kata Mardani.
(Tampak suasana audiensi pengurus Apkasi dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (03/11/17). Foto: Humas Apkasi)
Dalam pertemuan tersebut, Mardani menyatakan Apkasi meminta KPK untuk membangun sistem pencegahan di setiap kabupaten sebelum melakukan penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia mengatakan terdapat enam regional pemerintah kabupaten di Indonesia dan merumuskan sistem pencegahan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. “Kita mau adanya pencegahan dulu. Karena komunikasi terlebih dahulu nanti ada di enam regional. Masing-masing meminta saran kepada KPK di setiap enam regional mana yang jadi masalah. Itu yang jadi rumusan yang sama,” ujarnya. (*)
