Soal Alih Kelola SMA-SMK, Pemkab Malang Masih Menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi

Implikasi penerapan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satu poinnya adalah penarikan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi masih menimbulkan kebingungan di tataran teknis. Ini pula yang tengah dirasakan oleh Pemkab Malang dalam menyikapi berpindahnya pengelolaan SMA dan SMK yang kini sudah berpindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Edu-Fair Kab Malang

(Sumber: MalangPos. Tampak Sekda Kabupaten Malang, Dr H Abdul Malik SE MSi saat meninjau stand edu fair di Pendopo Agung Kabupaten Malang.) 

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Abdul Malik saat memberi sambutan di acara Edu Fair Malang Raya di Pendapa Agung Kabupaten Malang, akhir pekan lalu, Pemkab dihadapkan pada situasi serba sulit. Sebab di sisi lain, memang ada kekhawatiran kalau mutu dan kualitas pendidikan SMA dan SMK Kabupaten Malang bakal menurun. Abdul Malik mengatakan, kekhawatiran itu wajar karena seluruh SMA dan SMK di Jatim kini seluruhnya dikelola oleh pihak Pemprov. Dengan luasnya wilayah se-Jatim dan banyaknya sekolah yang harus diurus tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang kesiapan pemprov dalam mengemban tugas yang tidak bisa dibilang ringan.

Meski begitu, Abdul Malik mengatakan peluang pengelolaan SMA-SMK bakal kembali ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, masih terbuka. Ia berujar, saat ini gugatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) masih belum diputus. ”Makanya, saya terus mengikuti perkembangan dari gugatan itu,” sambung Malik. Ia menyambung, ”Kalau kami (Apkasi, red) menang, kami harus menyiapkan lagi anggaran Rp 91 miliar untuk gaji.” (*)

About Humas 544 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org