Kulon Progo, Apkasi.org. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperkuat komitmen Reformasi Birokrasi dengan menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan aduan masyarakat sebagai prioritas utama.
Sekretaris Dinas Kominfo Kulon Progo, Trusta Hendraswara mengatakan, peran sentral Kominfo yakni sebagai Admin Utama Sistem Aduan dan Pengendali Kualitas Respon.
“Strategi ke depan antara lain penguatan literasi publik tentang kanal aduan resmi. Kami juga mendorong budaya responsif dan transparan di seluruh Perangkat Daerah. Kami menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepuasan masyarakat,” ujar Trusta, Jumat (22/11/2025).
Riris Puspita Wijaya Kridaningrat, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo DIY, menjelaskan, pengelolaan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! sangat penting karena merupakan muara dari Reformasi Birokrasi.
Menurutnya, pengelolaan aduan yang baik berfungsi ganda yakni sebagai sarana perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Juga sebagai legitimasi kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan/kebijakan serta memberikan legitimasi politik dari masyarakat, menciptakan sistem pelayanan publik yang akuntabel.
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) Dinas Kominfo Kulon Progo, Arita Handiyati menekankan instruksi baru kepada seluruh Perangkat Daerah.
“Perangkat Daerah perlu mengakomodir aduan yang masuk melalui media sosial untuk diteruskan melalui SP4N LAPOR,” Ujar Arita.
Arita mendorong Perangkat Daerah lebih aktif mensosialisasikan kanal resmi tersebut melalui media sosial masing-masing sekaligus menjamin tidak ada aduan yang terlewat, bahkan warga merasa lebih nyaman menyampaikan keluhan melalui platform digital.
Melalui langkah sinergis ini, Pemkab Kulon Progo berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan warganya. [rri.co.id]
