Banjarnegara, Apkasi.org. Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan seluruh pimpinan OPD dalam rapat koordinasi awal Januari. Menurut Amalia, ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih tinggi, sehingga berkurangnya alokasi anggaran memaksa pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program yang berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam rapat itu, Amalia juga meminta rotasi lokasi pembangunan agar program tidak hanya berulang di tempat yang sama dan pemerataan manfaat pembangunan dapat dirasakan warga di seluruh wilayah Banjarnegara. Target percepatan pelaksanaan belanja daerah juga ditekankan, termasuk lelang proyek strategis dilakukan sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan kegiatan di penghujung tahun.
Kerja Besar Harus Tuntas 9 Bulan Sebelumnya, dalam menyikapi tren penurunan dana transfer secara nasional, Pj Sekda Banjarnegara Tursiman telah memberikan pengarahan kepada para ASN, dalam apel pagi, Jumat (2/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Banjarnegara dituntut untuk tidak lagi sekadar “menunggu jatah” dari pusat meski disadari PAD nya masih di angka ratusan miliar. “Kita tidak boleh pesimis. Kenyataan bahwa PAD kita masih di angka ratusan miliar harus menjadi titik tolak untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara lebih serius. Ketergantungan fiskal ini harus dikurangi secara bertahap,” tegasnya.
Lebih lenjut ia menginstruksikan langkah efisiensi nyata di lingkungan kantor. Salah satu yang disorot adalah pemborosan energi listrik dan penggunaan alat tulis kantor (ATK). “Saya sering lewat sore atau malam, orangnya sudah tidak ada, tapi lampu masih terang benderang. Tolong ini diperhatikan,” ujarnya. Ia juga mendorong maksimalisasi aplikasi Srikandi untuk surat-menyurat guna mengurangi penggunaan kertas.
Tursiman juga memberikan sentilan humor namun tajam mengenai penguasaan teknologi. “Membuka YouTube atau TikTok itu gampang, tapi membuka aplikasi tugas pokok jangan sampai sulit. Mari kita manfaatkan teknologi untuk memangkas birokrasi, termasuk efisiensi perjalanan dinas yang tidak perlu melibatkan rombongan besar. Pada Apel perdana ini, Topik yang paling menyedot perhatian adalah kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia mengingatkan bahwa TPP bukanlah hak wajib seperti gaji, melainkan bentuk perhatian pemerintah atas kinerja.
Ke depan, Banjarnegara akan menerapkan pola reward and punishment yang lebih ketat melalui penilaian kinerja individu dan organisasi. “Besaran TPP bisa naik atau turun tergantung kedisiplinan dan capaian kinerja. Jangan rikuh menilai staf secara objektif. Jika kinerja kurang, maka TPP-nya akan dikurangi,” Jelasnya.
Di akhir arahannya, Pj Sekda memberikan pesan menyentuh mengenai manajemen keuangan pribadi ASN. Ia mengimbau agar para pegawai tidak terjebak dalam utang konsumtif, terutama pinjaman online (pinjol) yang kini sangat mudah diakses namun berisiko tinggi. “Identifikasi sikap bijak. Jangan sampai ‘besar pasak daripada tiang’. Gunakan gaji dengan bijak, dan jangan jadikan TPP sebagai satu-satunya sandaran untuk agunan utang karena nilainya fluktuatif,” pesannya.
Sebagai solusi, ia mengajak para ASN untuk lebih kreatif dalam mencari penghasilan tambahan yang halal, seperti bertani di lahan sempit atau berjualan online, guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. [viva.co.id]
