Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menggandeng Bank Kalsel untuk menyukseskan implementasi terobosan baru menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efesien. Terobosan dimaksud adalah Sistem Aplikasi SP2D secara online dan Transaksi Non Tunai (TNT). Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi terhadap pelayanan dan efektifitas serta efisiensi transaksi keuangan.
(Tampak suasana launching SP2D Online dan implementasi Transaksi Non Tunai, kerjasama Pemkab Tanbu yang diwakili Plt Sekda Tanbu Erno Rudi Handoko bersama dengan Bank Kalsel. Berita/Image: TribunNews)
“Penerapan apkikasi ini memenuhi ketentuan dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menyikapi ketentuan terkait penggunaan Transaksi Non Tunai yang ditetapkan per 1 Januari 2018 sudah harus diterapkan,” kata Plt Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ir Erno Rudi Handoko dalam sambutannya pada Launching Transaksi Non Tunai SP2D Online di halaman Kantor Bupati, Jum’at (27/10/2017).
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu Rooswandi Salem menyatakan, konsep ini telah lama direncanakan oleh BPKAD. Ini dilakukan dalam rangka memangkas birokrasi dalam penatausahaan keuangan daerah. Pengembangan juga telah dilakukan tahun sebelumnya melalui penetapan aplikasi pelayanan SP2D 1 jam selesai.
Namun Rooswandi mengaku pihaknya belum puas, karena sistem yang dikembangkan sebelumnya masih mempersulit pihak SKPD atau pihak ketiga dalam rangka pencairan. Karena mereka masih harus datang ke BPKAD dan membawa berkas ke Bank. Dengan sistem ini, nantinya hal itu akan dipangkas, karena saat data sudah diinput oleh SKPD dan berkas lengkap maka uang akan langsung masuk ke rekening masing-masing tanpa harus datang ke BPKAD.
Lebih lanjut Rooswandi mengatakan pemerintah daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan BPKP, dan tentunya untuk menerapkan SP2D online ini maka pihak Pemerintah Kabupaten tentunya harus bekerja sama dengan BPKP dan perbankan dalam hal ini Bank Kalsel sebagai bank daerah agar dapat tercapai tujuan dimaksud. Selanjutnya Proses SP2D online ini akan dikembangkan lagi dengan pengembangan sistem aplikasi di bendahara dalam proses transaksi, menuju Transaksi Non Tunai.
Nantinya tidak akan lagi ada perputaran uang cash di bendahara, akan tetapi semua secara Non Tunai. “Dengan SP2D Online, dan penerapan transaksi non tunai akan banyak memangkas birokrasi dalam pengelolaan keuangan, dan tentunya akan memberikan dampak pada pelayanan yang optimal, yang imbasnya birokrasi akan menjadi lebih efektif efisien dan bebas KKN,” jelas Rooswandi. (*)
