Gunungkidul, Apkasi.org. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi meluncurkan program pemasangan stiker bagi keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial. Peluncuran dilakukan pada Kamis (11/12/2025) di rumah salah satu warga penerima manfaat di Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk.
Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, Markus Tri Munarja, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat validitas data penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
“Tujuan pemasangan stiker adalah memberikan jaminan bahwa KPM benar-benar tepat sasaran, meningkatkan kejelasan informasi publik, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial,” ujar Markus.
Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2025 tentang pemasangan stiker keluarga miskin prasejahtera penerima bantuan sosial. Markus menegaskan bahwa pemasangan stiker menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi permasalahan serta menentukan titik asesmen KPM.
“Pemasangan stiker ini adalah salah satu metode identifikasi masalah dan memberikan kejelasan titik asesmen KPM dalam rangka ketepatan sasaran,” ujarnya.
Markus menambahkan pemasangan stiker dilakukan serentak di seluruh kapanewon oleh tim gabungan yang melibatkan Bupati Gunungkidul, jajaran Forkopimda, para panewu, babinsa, babinkamtibmas, lurah, SDM MPKH, dukuh, hingga RT dan RW. Untuk tahap pertama, pemerintah menargetkan pemasangan stiker pada 65 KPM per kelurahan, atau sekitar 9.360 KPM di seluruh Kabupaten Gunungkidul.
“Ini target awal yang kita tetapkan untuk memastikan identifikasi berjalan efektif,” ucapnya.
Selain pemasangan stiker, pemerintah juga menyalurkan program bedah rumah bagi tujuh keluarga miskin. Masing-masing rumah memperoleh bantuan senilai Rp 50 juta. Markus menegaskan bahwa bantuan ini dikerjakan secara paripurna oleh Dinas Sosial, terutama untuk keluarga miskin ekstrem yang tidak memiliki kemampuan swadaya.
“Pemerintah membangunkan 100 persen, terutama bagi keluarga yang benar-benar tidak memiliki daya,” ujarnya.
Markus menambahkan bahwa pemantauan dan pengawasan pemasangan stiker merupakan tanggung jawab bersama para pemangku wilayah dan masyarakat. Ia menyebut program ini sebagai bentuk kolaborasi lintas unsur pemerintahan dan komunitas dalam menanggulangi kemiskinan di Gunungkidul.
“Kegiatan ini bagian dari budaya pemerintahan yang baik, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan,” katanya.
Data akurat
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam arahannya menekankan pentingnya data akurat untuk memastikan penanganan kemiskinan berjalan efektif. Menurutnya, pemasangan stiker berangkat dari banyaknya keluhan warga yang merasa miskin namun tidak masuk daftar penerima manfaat.
“Kegiatan ini diilhami oleh banyaknya keluhan warga yang merasa miskin tetapi tidak menerima bantuan,” ujar Bupati Endah.
Ia menegaskan bahwa status kemiskinan tidak dapat diukur dari kepemilikan kendaraan atau rumah yang dibangun melalui pinjaman bank. Endah menekankan perlunya kejujuran dan keterbukaan dalam penentuan penerima manfaat.
“Tujuannya memastikan bahwa warga memang menerima haknya dan juga tidak boleh menerima hak yang bukan miliknya,” ujarnya tegas.
Bupati turut menyoroti penyalahgunaan bantuan sosial oleh sebagian penerima di Gunungkidul. Ia mengungkapkan bahwa porsi terbesar penghentian bantuan oleh pemerintah pusat di wilayah DIY berkaitan dengan penggunaan dana bantuan untuk judi online.
“Gunungkidul bagian yang paling besar bahwa penerima bantuan sosial itu paling banyak digunakan untuk judi online,” kata Endah.
Endah menegaskan bahwa penggunaan bantuan sosial untuk judi merupakan bentuk korupsi dan penyalahgunaan uang negara, sehingga menjadi perhatian serius Forkopimda, khususnya Polres dan Kejaksaan Negeri. Ia juga memberikan peringatan kepada penerima manfaat untuk tidak melepas stiker karena alasan malu.
“Jika ditempel kemudian dilepas karena merasa malu maka dianggap yang bersangkutan mengundurkan diri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa memindahkan stiker ke dalam rumah juga dianggap bentuk pengunduran diri.
“Hal ini harus disepakati sejak awal agar penerima tidak beralasan tidak tahu,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya semangat kolektif dan gotong royong dalam menanggulangi kemiskinan. Ia juga menekankan perlunya edukasi masyarakat, menyebut bahwa akar permasalahan kemiskinan kerap berkaitan dengan rendahnya etos kerja dan minimnya pengetahuan.
“Kunci kemiskinan adalah kemalasan dan kebodohan,” pungkasnya [tribunnews.com]
